OJK Kenakan 1.184 Sanksi Administratif Senilai Rp 253 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 1.184 sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan di pasar modal, dengan total denda mencapai Rp 253,07 miliar dan 304 peringatan tertulis, dilansir dari Detik Finance, Selasa (1/9/2026).

Sanksi tersebut mencakup keterlambatan penyampaian laporan berkala, insidentil, tata kelola, dan profesi penunjang pasar modal. Keterlambatan laporan berkala mendominasi dengan 876 sanksi, senilai Rp 243,33 miliar dan 126 peringatan tertulis.

Sementara itu, keterlambatan laporan insidentil dikenakan 91 sanksi dengan denda Rp 7,87 miliar. Keterlambatan laporan tata kelola mendapat 209 sanksi senilai Rp 1,83 miliar dan 178 peringatan tertulis, serta delapan sanksi untuk laporan profesi penunjang senilai Rp 32,3 juta.

"Pengenaan sanksi administratif, larangan, dan/atau Perintah Tertulis merupakan langkah tegas OJK dalam menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan di bidang Pasar Modal," ujar OJK dalam keterangannya.

OJK menegaskan akan terus mengambil tindakan tegas untuk mendorong kepatuhan pelaku industri dan memberikan efek jera. Sepanjang 2026 hingga 31 Agustus, OJK telah menetapkan 1.277 sanksi, larangan, dan perintah tertulis atas pelanggaran peraturan pasar modal.

Berdasarkan pengawasan, OJK juga menetapkan 93 sanksi lain, terdiri dari denda Rp 73,99 miliar, delapan peringatan tertulis, lima perintah tertulis, dan enam pembekuan izin. Sanksi ini diberikan kepada emiten, direksi, komisaris, perusahaan efek, akuntan publik, dan pihak terkait lainnya.

Pelanggaran meliputi aliran dana penawaran umum, penjatahan saham, penyajian laporan keuangan, audit, transaksi afiliasi, benturan kepentingan, dan tata kelola emiten. Sanksi terbanyak menyasar 50 direksi emiten, diikuti 23 emiten, 13 akuntan publik, dan delapan komisaris emiten.