OJK Koordinasi Pemblokiran Rekening Nasabah Bank Mandiri Pati

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendalami dan berkoordinasi dengan manajemen Bank Mandiri terkait penundaan transaksi serta pemblokiran rekening milik Supriyono, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Selasa (25/8/2026), seperti dilansir dari Detik Finance. Langkah penghentian sementara transaksi tersebut didasarkan pada perintah resmi dari aparat penegak hukum yang berwenang. Ketentuan hukum penundaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) serta Pasal 47 Peraturan OJK (POJK) Nomor 8 Tahun 2023. Penyedia jasa keuangan wajib menunda transaksi paling lama lima hari kerja sesaat setelah menerima perintah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), penyidik, penuntut umum, atau hakim.

"OJK sedang melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut," kata Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK.

OJK menegaskan akan mengambil tindakan pengawasan jika ditemukan pelanggaran aturan, serta terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak memengaruhi stabilitas sistem keuangan. "OJK akan terus memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh bank termasuk untuk pemulihan kembali akses terhadap rekening nasabah," ujarnya.

Di tengah maraknya isu perbankan, OJK mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan dana yang disimpan di perbankan nasional dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta dijaga kerahasiaannya. "Kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri perbankan dan jasa keuangan," tegasnya.

Pengawasan terhadap prosedur pengamanan rekening nasabah terus dilakukan OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan sistem perbankan bekerja melindungi kepentingan semua pihak secara adil.