Meikarta Perluas KPR FLPP dengan Bunga Tetap 6 persen

Meikarta memperluas pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dengan bank penyalur Nobu Bank, untuk akses bunga tetap 6 persen sampai lunas, tenor hingga 30 tahun, dan uang muka mulai 1 persen. Program ini ditujukan bagi penerima yang memenuhi persyaratan pemerintah, sejalan target mengurangi backlog perumahan.

dilansir dari Investor Daily, kerja sama tersebut menjadikan skema FLPP sebagai bagian dari upaya memperluas kepemilikan rumah pertama dan mendukung Program 3 Juta Rumah.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama, Indra Azwar, mengatakan penyediaan hunian terjangkau membutuhkan kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pengembang.

"Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan, sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai dengan ketentuan program," ujar Indra dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2026).

Menurut Indra, Meikarta berupaya mengambil peran dalam ekosistem tersebut agar lebih banyak masyarakat dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau.

"Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa harga rumahnya, tetapi apakah masyarakat mampu mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, uang muka yang ringan, dan tenor yang panjang memberikan ruang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur," kata Indra.

Dalam pelaksanaan FLPP, skema dirancang untuk menyediakan pembiayaan lebih terjangkau bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Di wilayah Jabodetabek, batas maksimal penghasilan MBR mencapai Rp12 juta per bulan untuk masyarakat belum menikah dan Rp14 juta untuk yang sudah menikah, sesuai ketentuan yang berlaku.

Indra menilai persoalan kepemilikan rumah tidak berhenti pada harga, namun juga pada kemampuan membayar cicilan dalam jangka panjang dan total biaya untuk tinggal serta bekerja.

"Bagi pekerja, rumah yang terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan bersama keluarga," ujar Indra.

Meikarta juga menekankan pendekatan ekosistem untuk mengatasi backlog perumahan, dengan memastikan rumah yang ditawarkan dapat diakses masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan FLPP.

"Kami melihat program perumahan pemerintah sebagai sebuah ekosistem. Pemerintah memberikan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan memastikan proses pembiayaan berjalan, dan pengembang menyediakan hunian," tutur Indra.