Malaysia Siapkan Data Warga Myanmar Sebelum Proses Repatriasi

Kementerian Dalam Negeri Malaysia menjadwalkan peluncuran himpunan data perdana mengenai warga negara Myanmar di wilayahnya pada triwulan keempat tahun 2026. Langkah ini dilakukan guna memverifikasi status hukum para imigran serta mempersiapkan proses pemulangan ke negara asal.

Proses pendataan menyeluruh telah diinstruksikan kepada Departemen Imigrasi dan Kepolisian Diraja Malaysia. Pengumpulan data mencakup warga Myanmar yang berada di dalam depo tahanan imigrasi maupun yang tinggal secara bebas di luar fasilitas penampungan.

"Saya berharap set data pertama siap pada kuartal keempat tahun ini. Ini sudah bulan Agustus. Berapa pun jumlahnya, akan saya bagikan nanti," kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution pada acara Star City FC Tour Send-off.

Pendataan ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan prinsipil dengan pemerintah Myanmar untuk menerima kembali sekitar 5.000 warganya. Saat ini, terdapat sekitar 4.000 warga Myanmar yang berada di depo penampungan imigrasi Malaysia dan sedang menjalani pemeriksaan status kepengungsian.

"Saya tidak mengatakan mereka adalah pengungsi. Untuk menentukan apakah mereka pengungsi atau warga negara Myanmar yang melakukan pelanggaran di bawah Undang-Undang Imigrasi dan hukum lainnya, kita harus menyaring mereka," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Warga yang terverifikasi sebagai pengungsi resmi akan diprioritaskan dalam gelombang awal pemulangan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Malaysia juga merancang mekanisme pendaftaran bagi warga Myanmar di luar depo agar bersedia mendaftarkan diri secara sukarela.

"Karena itu, saya telah mengarahkan Departemen Imigrasi dan polisi untuk memulai latihan pengumpulan data ini. Ini sekarang dimulai," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah mencatat populasi pengungsi asal Myanmar terdiri dari 19 kelompok etnis, sehingga penanganannya tidak hanya terbatas pada etnis Rohingya tetapi juga mencakup etnis Chin dan Arakanese.

"Berapa banyak jumlahnya akan dilaporkan kepada saya dari waktu ke waktu. Jika mereka dikonfirmasi berstatus pengungsi, mereka tentu akan termasuk dalam kelompok pertama yang akan kami atur pemulangannya," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Terbatasnya kuota penempatan di negara ketiga akibat dinamika geopolitik global menjadikan opsi repatriasi ini sebagai langkah strategis bagi pemerintah Malaysia.

"Ada yang lain di luar depo. Mereka mungkin berada di luar, jadi kita butuh mekanisme untuk menjangkau mereka," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Malaysia memastikan imbauan pendaftaran resmi akan segera disosialisasikan kepada seluruh warga Myanmar di berbagai wilayah.

"Kami akan mengumumkan bahwa pemerintah Malaysia sedang melakukan latihan pengumpulan data dan meminta mereka untuk maju mendaftar," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Penanganan pengungsi Myanmar di Malaysia memerlukan pendekatan komprehensif mengingat keberagaman latar belakang etnis dari negara tersebut.

"Pengungsi dari Myanmar di negara kita berasal dari 19 kelompok etnis. Rohingya adalah salah satunya," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah mengimbau publik untuk menggunakan istilah pengungsi Myanmar secara umum guna mencakup seluruh etnis yang terdampak.

"Lebih baik kita menyebut mereka sebagai pengungsi Myanmar karena terkadang kita begitu fokus pada Rohingya sehingga seolah-olah kelompok etnis lain tidak ada," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Selain kelompok Rohingya, keberadaan etnis lain di Malaysia juga menjadi bagian utama dari pendataan imigrasi ini.

"Ada suku Chin, Arakanese, dan lainnya," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Myanmar juga telah sepakat menerima 100.000 pengungsi dari Cox's Bazar, Bangladesh, yang saat ini menampung sekitar 1,2 juta pengungsi.

"Perspektif pemukiman kembali ke negara ketiga semakin terbatas di tengah perubahan lanskap geopolitik global, menjadikan pengaturan pemulangan ini lebih signifikan," kata Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri.