LKPP Proyeksikan Belanja Pengadaan Pemerintah 2026 Rp911,7 Triliun

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) memproyeksikan nilai belanja pengadaan pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp911,7 triliun berdasarkan data Inaproc, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Rabu (29/7/2026) di Jakarta.

Besarnya nilai anggaran belanja tersebut dinilai memberikan daya ungkit yang sangat tinggi bagi arah pembangunan nasional. Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan bahwa setiap penetapan pengadaan wajib memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang nyata bagi negara.

"Setiap keputusan pengadaan bukan hanya keputusan administratif, tetapi juga keputusan ekonomi, keputusan industri, dan keputusan pembangunan. Maka dari itu, pengadaan tidak cukup hanya transparan dan cepat, tetapi juga harus cerdas, prediktif, adaptif, dan mampu menjadi dasar pengambilan keputusan publik yang lebih tepat," kata Kepala LKPP Sarah Sadiqa.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) – Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) 2026 di Jakarta. Forum yang diselenggarakan atas kolaborasi LKPP, KADIN, dan IAPI di Jakarta International Expo Kemayoran ini berlangsung pada 29 Juli hingga 31 Agustus 2026 untuk mempercepat modernisasi pengadaan berbasis data.

Sektor dunia usaha menyambut positif penyelenggaraan ajang ini dalam rangka memperluas akses pasar serta mendorong keterlibatan UMKM ke dalam sistem digital pemerintah.

"Forum yang diikuti sekitar 135 penyedia tersebut dinilai mampu membuka akses pasar yang lebih luas, meningkatkan kesiapan ekspor pelaku usaha, sekaligus mendorong semakin banyak UMKM dan koperasi masuk ke dalam Katalog Elektronik," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pengembangan Ekspor KADIN Indonesia Juan Permata Adoe.

Penyelenggaraan ICEF–IPFE 2026 ini menargetkan sebanyak 15.000 pengunjung dari berbagai instansi pemerintah dan pejabat pengadaan. Sejumlah penyedia layanan lokapasar mitra LKPP, seperti Mbizmarket, turut berpartisipasi untuk mendukung integrasi proses belanja barang dan jasa secara akuntabel.

"Bagi kami, ICEF adalah wadah strategis yang tidak hanya memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi para pelaku usaha untuk bergabung dalam ekosistem pengadaan pemerintah yang semakin efisien, transparan, dan inklusif," kata CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Hermawan.