Polisi Selidiki Ledakan Bom Rakitan Siswa MAN 3 Kota Padang

Sebuah ledakan bom rakitan yang dibawa oleh seorang siswa berinisial R (17) terjadi di lingkungan MAN 3 Kota Padang, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, pada Selasa (14/7/2026). Kepolisian mengungkapkan bahwa aksi nekat pelajar tersebut dipicu oleh tekanan psikologis akibat kerap menjadi korban perundungan oleh teman-temannya, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pihak kepolisian kini tengah memberikan perhatian khusus terhadap aspek psikologis pelaku pascakejadian tersebut. Penanganan difokuskan pada upaya pemulihan kondisi mental agar siswa bersangkutan tidak mengalami trauma atau paparan pengaruh negatif yang lebih mendalam.

"Iya betul korban bullying karena tekanan psikologi, sering jadi objek ejekan teman-temannya ya, dia berbuat seperti itu," ujar Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Komisaris Besar Polisi Susmelawati Rosya.

Aparat keamanan memastikan tindakan pengamanan langsung dilakukan sembari menjalankan proses pemeriksaan lebih lanjut terhadap siswa yang bersangkutan.

"Kita fokus pemulihan anak karena si anak melakukan itu bukan jaringan seperti yang kita pikirkan ya. Dan kita melakukan pemulihan-pemulihan ke arah lain, takut terpapar lebih parah, pokoknya mengamankan dulu sambil diperiksa," imbuh Susmelawati Rosya.

Peristiwa peledakan bom rakitan di lingkungan sekolah ini memicu perhatian dari parlemen nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani menyesalkan insiden tersebut dan meminta seluruh pihak terkait meneliti lebih dalam mengenai latar belakang tindakan pelaku.

"Tentunya peristiwa peledakan bom rakitan di sekolah di Padang sangat kita sesalkan. Namun dalam kasus ini, perlu dilihat akar persoalan mengapa anak yang dimaksud nekat melakukan perbuatan tersebut," kata Puan Maharani.

Puan Maharani menegaskan bahwa kondisi mental dari pelaku yang juga merupakan korban perundungan di sekolah harus mendapatkan penanganan medis yang maksimal.

"Apa yang dilakukan korban memang tidak bisa dibenarkan. Tapi seringkali persoalan psikologis membawa dampak sehingga pemulihan mental korban harus menjadi prioritas," ucap Puan Maharani.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kasus ini menunjukkan adanya pergeseran dari sekadar kenakalan remaja biasa menjadi perilaku berisiko tinggi akibat pengaruh perundungan dan akses informasi digital.

"Perubahan tersebut harus menjadi alarm nasional bahwa sistem perlindungan anak Indonesia perlu segera beradaptasi dengan tantangan baru di era digital," ucap Puan Maharani.

Menurutnya, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya bertumpu pada pemberian sanksi disiplin di sekolah atau proses penegakan hukum setelah peristiwa terjadi.

"Karena persoalan kenakalan remaja tidak cukup ditangani hanya melalui pendekatan disiplin sekolah atau penegakan hukum setelah suatu peristiwa terjadi," ucap Puan Maharani.

R diketahui terinspirasi merakit bom setelah melihat kasus ledakan serupa yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara, yang pelakunya juga merupakan korban perundungan. Guna mengantisipasi kejadian berulang, Puan menyarankan penguatan kapasitas layanan kesehatan mental di puskesmas dan sekolah.

"Pencegahan harus dimulai sebelum seorang anak memasuki fase krisis," sambung Puan Maharani.

Pemerintah juga didorong untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan perlindungan anak, pendidikan, dan keamanan siber demi meredam potensi bahaya serupa di masa mendatang.

"Pemerintah perlu menyusun Strategi Nasional Pencegahan Perilaku Berisiko pada Anak dan Remaja yang mengintegrasikan kebijakan pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, keamanan digital, dan pembinaan keluarga dalam satu kerangka nasional," ujar Puan Maharani.

Dalam penerapannya di lingkungan sekolah, setiap institusi pendidikan harus memiliki prosedur pelaporan kasus perundungan yang aman serta sistem rujukan medis yang cepat.

"Setiap satuan pendidikan perlu memiliki mekanisme pemetaan iklim sekolah, pelaporan perundungan yang aman, asesmen kesehatan mental, serta prosedur rujukan yang cepat kepada layanan kesehatan maupun perlindungan anak," kata Puan Maharani.

Selain sistem deteksi sekolah, pengawasan orang tua terhadap penggunaan internet anak juga mutlak diperlukan untuk mencegah paparan konten kekerasan.

"Sementara orang tua juga perlu melakukan pengawasan dan memperkuat ketahanan keluarga di rumah," sambung Puan Maharani.

Langkah pencegahan di dunia maya didorong melalui implementasi regulasi perlindungan anak dari konten internet negatif, termasuk kewajiban platform digital memverifikasi umur pengguna.

"Termasuk pendidikan agar anak dapat menyelesaikan konflik secara damai, serta membangun ketahanan mental generasi muda dalam menghadapi tekanan sosial di dunia nyata maupun dunia digital," kata Puan Maharani.

Terakhir, ia meminta indikator perlindungan anak dan kesehatan mental dijadikan bagian integral dalam proses evaluasi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

"Keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari meningkatnya angka partisipasi sekolah atau capaian akademik, tetapi juga dari menurunnya angka perundungan, meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan mental, menurunnya perilaku berisiko di kalangan remaja, serta meningkatnya rasa aman peserta didik di lingkungan pendidikan," ucap Puan Maharani.