Pemerintah Siapkan Kriteria Pengelompokan Kesejahteraan Pembatasan Pertalite

Pemerintah menyusun kriteria kelompok kesejahteraan masyarakat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional guna menyalurkan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite agar tepat sasaran. Rencana pembatasan ini berpotensi melarang kelompok masyarakat pada tingkat desil 9 dan 10 membeli Pertalite. Skema pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga dalam sistem tersebut terbagi menjadi 10 tingkatan.

Kelompok desil 1 mewakili 10 persen populasi keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 mencakup 10 persen keluarga berada di tingkat paling tinggi. Pengelompokan keluarga ke dalam daftar desil tersebut ditentukan melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai indikator sosial ekonomi, bukan sekadar melihat besaran pendapatan. Berdasarkan informasi resmi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, penilaian tersebut memperhitungkan jenis dan jumlah kepemilikan aset keluarga.

Kondisi bangunan tempat tinggal beserta ketersediaan fasilitas dasar di dalamnya juga menjadi variabel kunci. Selain itu, aspek tingkat pendidikan, jenis pekerjaan anggota keluarga, hingga karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga turut dihitung dalam menentukan tingkat kesejahteraan.

Penetapan status desil masyarakat ini bersifat fleksibel dan tidak permanen. Perubahan kondisi sosial ekonomi suatu keluarga dapat memperbarui posisinya dalam tingkatan desil saat pemutakhiran data dilakukan. Masyarakat dapat memantau status desil secara mandiri melalui layanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional secara berkala. Pembaruan data ini menjadi acuan utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial maupun penetapan BBM bersubsidi.