KPK Usulkan Tambahan Anggaran Operasional ke Kementerian Keuangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan usulan tambahan anggaran belanja untuk tahun anggaran 2026 dan 2027 kepada Kementerian Keuangan. Permintaan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan antara pejabat KPK dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (9/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pertemuan strategis tersebut dihadiri oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta para wakil ketua KPK, serta didampingi Deputi Penindakan dan Eksekusi Asep Guntur Rahayu. Pihak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pembahasan dalam pertemuan tersebut murni hanya berkaitan dengan rencana anggaran lembaga antirasuah.

"Tentang anggaran APBN, anggaran mereka untuk belanja 2026 sama 2027. Lebih banyak itu sih tadi," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai potensi pembahasan lain, Robert menegaskan tidak ada pembicaraan terkait perkara penegakan hukum maupun program kerja di luar urusan finansial.

"Enggak, enggak," katanya saat ditanya apakah pertemuan turut membahas kasus hukum atau program lain.

Kementerian Keuangan akan menindaklanjuti penyampaian rencana ini setelah KPK menyerahkan dokumen pengajuan resmi. Mengenai jumlah nominal dana tambahan yang diinginkan oleh pihak KPK, pemerintah menyatakan belum ada angka pasti yang ditetapkan.

"Iya minta tambah. Nanti kan mereka mengajukan lagi, baru kita proses nanti," terang Robert.

Dana segar yang diusulkan oleh KPK tersebut rencananya dialokasikan guna membiayai kebutuhan belanja operasional lembaga. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai pemenuhan sarana dan prasarana penunjang tugas kerja KPK.

"Lebih banyak untuk belanja operasional. Terus tadi diskusi kemungkinan ada perlu alat baru atau apa," tutur Robert.