Kemenkeu Salurkan Rp 20,5 Triliun Jaga Stabilitas Keuangan Daerah

Kementerian Keuangan akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keuangan daerah pada Kamis (6/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Bantuan fiskal ini dialokasikan untuk memuluskan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tepat waktu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penyaluran dana bantuan pusat ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Langkah tanggap tersebut diambil setelah pemerintah pusat menyerap aspirasi sejumlah daerah yang menghadapi kendala likuiditas dalam memenuhi kewajiban pembayaran belanja pegawai.

"Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi keuangan daerah yang sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran gaji pegawainya," ujar Purbaya.

Sebagai penanganan cepat atas arahan presiden, bantuan keuangan ini disiapkan agar roda pelayanan publik di area terdampak tetap berjalan lancar tanpa terkendala krisis anggaran.

"Sebagai bentuk perhatian yang sangat besar dari Presiden terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan bantuan dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah," kata Purbaya.

Pemerintah menargetkan seluruh berkas administrasi rampung dalam kurun waktu singkat. Proses pencairan dana bantuan ditargetkan mulai masuk ke kas daerah paling lambat pada pekan depan.

"Bantuan ini akan segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan bantuan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran gaji para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," jelasnya.

Skema pembagian alokasi dana Rp 20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan riil serta kondisi fiskal tiap-tiap wilayah.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini masih diproses administrasinya. Kita hitung berdasarkan anggaran masing-masing daerah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mencukupi kebutuhan daerah," ujanya.

Perhitungan yang cermat diharapkan dapat menyelesaikan persoalan keterlambatan gaji pegawai yang sempat melanda beberapa wilayah. Lewat dukungan anggaran ini, pemerintah daerah didorong untuk kembali mengoptimalkan seluruh kewajiban fiskalnya secara berkelanjutan.