Kemenkeu Sebut Indikator Likuiditas KSSK Tidak Akurat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) segera memperbaiki alat ukur likuiditas perbankan karena dinilai tidak lagi mencerminkan kondisi riil di lapangan, dalam rapat kerja Komisi XI DPR di Jakarta pada Kamis, 16 Juli 2026.

Dilansir dari Investor Daily, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan sebelumnya melaporkan likuiditas perbankan pada Maret 2026 berada di level aman dengan rasio Loan to Deposit Ratio sebesar 84,64 persen.

Purbaya Yudhi Sadewa menilai terdapat kesalahan data yang digunakan oleh lembaga-lembaga anggota komite tersebut karena kenyataannya banyak bank yang masih mengeluhkan keterbatasan dana segar.

"Kalau Bapak tanya LPS, OJK, BI, Keuangan, semua bilang ample. Tapi itu data mereka salah semua," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah mencatat adanya indikasi pengetatan likuiditas dari meningkatnya suku bunga deposito serta pergerakan pasar uang antarbank yang melonjak tinggi.

"Saya minta ke orang-orang LPS, coba deh cari indikator yang pas. Kenapa ample, tapi sebetulnya banknya kurang uangnya. Karena kita monitor kadang-kadang interbank itu naik kenceng, kadang-kadang juga deposito naik kenceng," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemenkeu mendesak tim teknis untuk merumuskan formula baru, meski hingga saat ini indikator pengganti yang lebih akurat masih belum berhasil dirumuskan.

"Jadi ada kesalahan data atau indikator yang kita pakai oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK perbaiki itu, tapi rupanya masih belum dapat," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Sebagai langkah alternatif, pemerintah kini mengacu pada pertumbuhan uang primer atau base money (M0) yang sempat stagnan hampir nol persen sepanjang April hingga Agustus 2025.

"Pada waktu itu uang tumbuhnya 0 Pak, base money 0," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Pemerintah mengamati pergerakan uang primer ini sebagai refleksi riil kondisi pasar keuangan yang sebenarnya sedang mengalami pengetatan.

"Dari April 2025 sampai Agustus itu pertumbuhan uang hampir 0," lanjut Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menekankan bahwa stagnasi pada sektor uang primer menunjukkan aktivitas perekonomian nasional sedang mengalami penahanan atau pengereman.

"Menurut ilmu moneter yang betul yang dipegang oleh banyak sentral bank di dunia, ya kita lagi enggak ada pertumbuhan uang. Artinya ekonomi sedang direm," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketidakakuratan indikator resmi ini terkonfirmasi langsung melalui keluhan dari sejumlah pihak perbankan yang mengaku kesulitan mendapatkan likuiditas.

"Walaupun di indikator bank sentral ample, kenyataannya gak ada. Karena waktu yang kemarin bank-bank mau komplain itu, ya saya tanya ke mereka, gimana?, uangnya emang gak ada katanya? Loh, indikatornya kan bagus semua," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Guna mengatasi pengetatan ini, pemerintah menyuntikkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan sehingga uang primer mampu tumbuh ke kisaran 11 hingga 13 persen pada September 2025.

"Berarti indikator yang mereka pakai, yang kita pakai selama ini, gak akurat. Dan kita menyadari itu dan kita akan perbaiki ke depan," lanjut Purbaya Yudhi Sadewa.

Penyuntikan likuiditas tersebut kemudian berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke angka 5,39 persen pada kuartal IV-2025 dan meningkat menjadi 5,61 persen pada kuartal I-2026.

"Kita lihat ketika kita inject, uangnya tumbuh dari 0, di September itu naik ke sampai 11 persen, sampai mendekat 13 persen," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa.