JPPI Nilai Renovasi 100 Ribu Sekolah Prabowo Rawam Korupsi

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai rencana renovasi 100.000 sekolah rusak pada 2027 oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rawan terjadi korupsi tanpa adanya transparansi data, pengawasan, dan audit yang ketat, dilansir dari Investor Daily.

JPPI menyampaikan kekhawatiran ini karena mekanisme verifikasi kondisi sekolah yang akan direnovasi belum jelas. Hal ini berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran dan membuka peluang penyimpangan anggaran.

Menurut data RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Rp 820,9 triliun atau sekitar 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, termasuk program renovasi sekolah. Namun, JPPI menilai proyek ini bisa gagal tanpa sistem audit yang kuat.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan pentingnya audit sekolah yang mengalami kerusakan.

"Siapa yang melakukan verifikasi? Audit saja sekolah yang rusak itu di mana saja. Jangan-jangan yang rusak malah tidak dibangun, dan yang tidak rusak malah dibangun. Ini akan memperparah keadaan karena tidak pernah ada audit," ujar Ubaid.

Ubaid menyoroti tiga persoalan utama yang dapat menghambat program renovasi tersebut, dimulai dari kurangnya transparansi data dan mekanisme pengajuan bantuan yang tidak dibuka ke publik.

"Tanpa transparansi, masyarakat sulit melakukan pengawasan, sehingga risiko penyimpangan dan bantuan salah sasaran meningkat," tambahnya.

Isu kedua adalah sentralisasi anggaran yang membuat pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam pelaksanaan renovasi karena dana sepenuhnya dikendalikan pusat.

"Kondisi ini berpotensi membuat perencanaan renovasi kurang partisipatif dan tidak mencerminkan kebutuhan daerah," ujar Ubaid.

Ketiga, JPPI mengingatkan bahwa program renovasi belum jelas kaitannya dengan peningkatan mutu pengajaran. Mereka menilai pembangunan fisik harus disertai akuntabilitas operasional agar berdampak pada kualitas pendidikan.

Selain itu, logistik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga menjadi tantangan pelaksanaan program ini.

Target pemerintah meningkat dari renovasi 17.000 sekolah pada 2025 menjadi 70.000 sekolah pada 2026 dan 100.000 sekolah pada 2027.

Ubaid mengingatkan pemerintah untuk menutup celah dalam tata kelola renovasi agar infrastruktur pendidikan yang dibangun benar-benar berkualitas dan tidak menjadi masalah baru.

"Ini akan menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu. Perbaikan infrastruktur yang tidak dijalankan secara akuntabel dan kredibel justru memperburuk mutu, bukan meningkatkannya," pungkas Ubaid.