Israel Tolak Kesepakatan Pelucutan Senjata Hamas Besutan AS

Pemerintah Israel menyampaikan keberatan dan kekhawatiran keamanan yang serius kepada Amerika Serikat terkait kesepakatan pelucutan senjata kelompok Hamas di Jalur Gaza. Tel Aviv menegaskan tidak akan menarik tentaranya sebelum seluruh persenjataannya benar-benar diserahkan secara fisik.

Sikap keras tersebut disampaikan di tengah serangan militer Israel di Gaza yang menewaskan sedikitnya 26 warga Palestina pada akhir pekan hingga awal Agustus 2026. Penyerangan tetap berlangsung meski proses gencatan senjata telah disepakati sejak sembilan bulan lalu.

Juru bicara kantor Perdana Menteri Israel, Doron Spielman, menyatakan bahwa penarikan pasukan sebelum pelucutan senjata penuh berisiko memicu ancaman keamanan baru.

"Qatar, Republik Arab Mesir, dan Republik Turki, dalam kapasitasnya sebagai negara yang memediasi konflik, menyampaikan kecaman keras dan penolakan terhadap pelanggaran Israel yang terus berlanjut di Gaza," kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam pernyataan bersama.

Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan tindakan pasukan Israel yang menyasar tempat tinggal dan fasilitas kesehatan memperkeruh situasi.

"Berlanjutnya pelanggaran ini merupakan pelanggaran perjanjian dan melemahkan upaya yang bertujuan menerapkan fase kedua, khususnya setelah Hamas dan faksi-faksi di Palestina mengumumkan penerimaan mereka terhadap peta jalan itu," lanjut pernyataan bersama mediator.

Di pihak lain, pemerintah Israel menilai intelijen mereka menunjukkan Hamas masih aktif memperkuat struktur militernya.

"Penilaian kami adalah bahwa jika kami melakukan penarikan pasukan sebelum Hamas benar-benar dilucuti, mereka akan dengan cepat kembali memperluas kehadirannya di seluruh Gaza ... dan berupaya melancarkan serangan lain seperti 7 Oktober," ujar Juru Bicara Perdana Menteri Israel, Doron Spielman.

Spielman menambahkan mengenai batas tegas bentuk pelucutan senjata yang dituntut oleh pihak Tel Aviv.

"Pelucutan senjata berarti menyerahkan senjata secara fisik. Tidak ada definisi lain selain itu," tambah Spielman.

Gedung Putih beserta Dewan Perdamaian merancang rencana 20 poin yang mewajibkan pembongkaran terowongan dan fasilitas produksi militer Hamas secara bertahap. Senjata berat nantinya diserahkan kepada komite teknokrat Palestina di bawah pengawasan internasional, beriringan dengan penarikan bertahap militer Israel yang saat ini menguasai lebih dari 60 persen wilayah Gaza.

Selain keberatan substansi, Israel meminta kebebasan untuk tetap melakukan operasi militer sewaktu-waktu serta menolak keterlibatan Qatar dan Turki dalam proses verifikasi kesepakatan tersebut.