AS Targetkan Pelucutan Senjata Hamas Selesai dalam 30 Hari

Utusan Khusus Amerika Serikat Jared Kushner memproyeksikan perkembangan signifikan terkait pelucutan senjata kelompok Hamas dan milisi lainnya di Jalur Gaza bakal mulai terlihat dalam kurun waktu 30 hari ke depan, Selasa (18/8/2026).

Proses demiliterisasi kawasan tersebut menjadi bagian dari skema inisiatif diplomatik komprehensif yang diusung oleh pemerintah Amerika Serikat demi mendorong penyelesaian konflik secara damai dan bertahap, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

"Kami mungkin akan melihat kemajuan dalam waktu 30 hari, mudah-mudahan dengan mulai mengeluarkan sebagian senjata, dan berharap dapat menutup sejumlah terowongan dalam rentang 60 hingga 90 hari mendatang," ujar Jared Kushner, Utusan Khusus Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kushner usai menggelar pertemuan intensif selama empat jam bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam kesempatan itu, Kushner mendesak otoritas Israel agar mendukung rencana gencatan senjata yang diprakarsai pihak Amerika Serikat tanpa menciptakan hambatan dalam proses pengerjaannya.

Laporan media The Jerusalem Post turut mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah menyepakati langkah-langkah strategis serta peluang implementasi kesepakatan gencatan senjata di wilayah perbatasan tersebut.

Sebelumnya, tahap awal rencana perdamaian usulan Presiden AS Donald Trump telah disepakati oleh Israel dan Hamas melalui mediasi Mesir, Qatar, AS, dan Turki pada 9 Oktober 2025, yang kemudian resmi diberlakukan sehari setelahnya.

Berdasarkan isi dokumen perjanjian, militer Israel menarik pasukannya hingga ke batas "Garis Kuning", meski masih memegang kendali atas lebih dari 50 persen area di Jalur Gaza.

Perkembangan diplomasi berlanjut pada akhir Juli lalu saat Board of Peace mengumumkan bahwa Hamas telah menyetujui peta jalan pelaksanaan tahap lanjutan dari kesepakatan gencatan senjata.

Rencana tersebut mengatur pengalihan kendali wilayah Gaza secara bertahap kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza guna memulihkan fungsi pemerintahan lokal serta menyalurkan bantuan kemanusiaan. Sebuah badan pengawas independen juga dibentuk untuk memantau potensi pelanggaran kesepakatan oleh kedua belah pihak.