Menteri Rosan Sebut Investor Asia Sambut Positif PFII di Bali

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan para calon investor global menyambut positif rencana pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dalam pertemuan di Nusa Dua, Bali, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Minggu (16/8/2026).

Antusiasme tersebut terlihat dari jumlah peserta yang hadir melebihi target awal pemerintah. Dari 70 pihak di kawasan Asia yang diundang, sebanyak 110 calon investor justru menghadiri forum bisnis tersebut.

"Kita undang ada 70 untuk Asia, tapi yang datang sampai 110 dan responsnya alhamdulillah boleh saya sampaikan sebenarnya sangat positif," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Para investor global memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan struktur tata kelola kelembagaan PFII. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh format operasional di kawasan finansial tersebut sesuai dengan standar internasional.

Pemerintah berkomitmen menjaga transparansi serta menggencarkan sosialisasi secara berkala. Skema PFII dirancang independen pada seluruh lini pengelolaan, termasuk sektor hukum dan pengawasan kelembagaan.

"Pada intinya memang dari PFII itu semuanya itu memang harus independen. Jadi baik dari kalau pengelolaannya sudah pasti independen, kemudian dari pengadilannya juga walaupun tetap bekerja sama dengan MA, tahap-tahapnya juga harus independen, kemudian OJK-nya juga, OJK independen, ya," beber Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Penjajakan kerja sama sejauh ini masih berfokus pada investor kawasan Asia. Namun, pemerintah memproyeksikan potensi dana global yang lebih besar bakal hadir dari kawasan Timur Tengah, terutama Dubai.

"Yang kita temui itu baru investor atau family office yang dari Asia dulu. Belum yang Eropa, belum yang dari Timur Tengah. Justru potensi yang besar tuh yang banyak dari Dubai ini," tutur Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Guna memantapkan konsep pengembangannya, pemerintah menyerap banyak masukan dari Dubai International Financial Centre (DIFC). Kerangka kerja yang dimiliki DIFC dinilai sangat relevan untuk diadaptasi dalam pengembangan skema investasi PFII.