HKI Keluhkan Hambatan Investasi Kawasan Industri ke Menperin

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengeluhkan berbagai hambatan realisasi investasi di kawasan industri kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Business Forum dan Rakernas XXV HKI di Jakarta, Kamis (30/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Hambatan utama yang dihadapi para pelaku usaha meliputi rumitnya aturan dan lambatnya proses birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Kendala regulasi daerah ini membuat komitmen investasi, termasuk pada Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), belum dapat dieksekusi di lapangan.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana meminta pemerintah pusat turun tangan mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pengurusan izin dan rekomendasi investasi.

"Jujur aja Pak Menteri, kami butuh semacam penekanan-penekanan juga ke pemerintah daerah. Karena antara pemerintah daerah masih belum banyak sinkron, Pak Menteri. Dan harapan kami dari Kemenperin supaya ada semacam surat supaya betul-betul yang kami sudah lakukan PSN, baik itu KEK, Pak Menteri, supaya ada rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah daerah secepatnya bisa dikeluarkan," ujar Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana.

Lambatnya koordinasi daerah dinilai memperlemah daya saing Indonesia dibandingkan negara kawasan ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam. Negara tetangga bergerak lebih agresif dalam memberikan kepastian hukum serta perpanjangan insentif tax holiday bagi investor.

"Persaingan antar negara-negara ASEAN, tax holiday itu semakin negara-negara ASEAN memperpanjang tax holiday-nya. Thailand, Vietnam lebih memperpanjang, lebih kejelasannya lebih cepat. Gerakan mereka lebih cepat, Pak Menteri," katanya Akhmad Ma'ruf Maulana.

Situasi tersebut memicu kebingungan di kalangan pengusaha kawasan industri dalam menghadapi persoalan investasi di dalam negeri. HKI bahkan telah berkoordinasi dengan lintas kementerian hingga menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyampaikan masalah transaksi investasi PSN dan KEK yang belum terealisasi.

"Kami bingung ini harus melakukan apa. Kami silaturahmi semua kementerian, walaupun kadang-kadang memuaskan, kadang-kadang tidak memuaskan, tetapi kami terus bergerak. Semalam kami jumpa Pak Luhut, Pak Menteri, kami mengadu juga ke beliau apa hambatan daripada PSN dan KEK yang kok tidak bisa transaksi di lapangan yang sudah teman-teman ajukan," ujar Akhmad Ma'ruf Maulana.

HKI berharap Kementerian Perindustrian memberikan pendampingan langsung untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi daerah tersebut.

"Jadi ini, Pak Menteri, curhatan kami. Harapan kami, Pak Menteri, kami betul-betul dibantu dan dikawal," sambungnya Akhmad Ma'ruf Maulana.