DPR Soroti Penataan Ulang Program Makan Bergizi Gratis BGN

Badan Gizi Nasional sedang mengkaji pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan menerapkan moratorium pembangunan dapur baru demi membenahi tata kelola secara menyeluruh di Jakarta pada pertengahan Juli 2026.

Langkah penataan ulang ini mencakup efisiensi anggaran belanja negara, penyaluran makanan lima hari sepekan, serta peninjauan kembali terhadap sekitar 27 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan keleluasaan kepada Badan Gizi Nasional untuk meneliti skema alternatif di luar ketentuan Perpres 115 demi menjangkau daerah terpencil.

“Kan kalau menurut Perpres 115 skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Baca ya Perpres 115 ya.

Pak Presiden pun tadi mengatakan ‘silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh’. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya,” kata Agustina di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang menjelaskan bahwa pembangunan dapur baru tidak selalu efisien untuk sekolah terpencil yang memiliki jumlah murid terbatas.

“Ini masih kita lihat (skema kerja sama dengan kantin), di tempat terpencil itu misalnya di Lombok, di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau muridnya hanya 119, kan enggak mungkin didirikan dapur,” kata Nanik seusai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/5/2026).

Nanik menambahkan bahwa keberadaan sarana yang sudah ada di area sekolah dapat dioptimalkan demi efektivitas program.

“Di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan, jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu,” kata Nanik.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan program prioritas ini mampu menyentuh area terluar saat berkunjung ke Papua Selatan.

“Perlu kita highlight di sini bahwa kami memperjuangkan program-program prioritas dari Bapak Presiden di area-area 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). MBG misalnya, harus kita perjuangkan di sini, di Asmat,” kata Gibran saat kunjungan kerja ke Asmat, Minggu (21/6/2026).

Gibran menyebut institusi keagamaan setempat berpotensi menjadi mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan gizi.

“Dan tadi dengan Romo (tokoh agama) sudah kita diskusikan bahwa di area ini mungkin ke depan lebih baik MBG itu bekerja sama dengan keuskupan, dengan gereja-gereja, dengan kantin-kantin sekolah,” tuturnya.

Rencana pembukaan skema baru ini memicu tanggapan kritis dari Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago yang mendesak penyelesaian masalah tata kelola terlebih dahulu.

“Jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah kan membuat dapur baru, dapur baru, itu enggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah baru lah,” ujar Irma dalam rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Irma mengingatkan pimpinan lembaga agar perbaikan manajemen berjalan beriringan dengan pemberian kepastian bagi para pengelola fasilitas yang ada.

“Itu harus dilakukan secara paralel. Enggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan,” tegasnya.

Irma menekankan pentingnya respons cepat terhadap aspirasi para pengusaha yang telah berinvestasi dalam pengadaan fasilitas.

“Jadi, bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya, evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan, jadi enggak mandek. Jadi enggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil,” sambung Irma.

Dukungan terhadap opsi pemberdayaan kantin sekolah datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani yang menilainya cocok untuk kondisi geografis kepulauan.

“Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T ya, ” ujar Lalu saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti nasib para mitra yang terdampak pembekuan sementara proyek pembangunan sarana baru.

“Terkait dengan moratorium dapur baru Komisi IX telah mengadakan RDPU dengan mitra MBG yang terdiri dari berbagai asosiasi dan konsorsium,” kata Yahya kepada wartawan, Minggu (19/7/2026).

Yahya menegaskan ikatan kerja sama yang terjalin bersifat resmi dan melibatkan investasi yang tidak sedikit dari pihak ketiga.

“Aspirasi mereka BGN harus berlaku adil dan menempatkan mereka secara setara, karena mereka secara resmi mendapat persetujuan bekerjasama dengan BGN untuk membangun dapur dan telah mendapat ID. Kerjasama mereka sah secara kelembagaan dengan BGN, bukan kerjasama dengan perorangan,” sambungnya.

Yahya meminta lembaga terkait segera memetakan kelayakan fasilitas pendukung yang sudah rampung dikerjakan.

“Mereka juga sudah keluar uang untuk menjaga dan merawat bangunan yang sudah selesai. Mereka telah berinvestasi jadi harus dihargai dan diperhatikan oleh BGN,” ujarnya.

Yahya mendesak penentuan tenggat waktu yang pasti agar nasib investasi para mitra di daerah tidak terkatung-katung.

“BGN harus punya limit waktu untuk melakukan moratorium sekaligus evaluasi serta membuat klasifikasi terhadap dapur yang bagaimana yang masih bisa dilanjutkan kerjasamanya,” paparnya.

Yahya mengimbau agar fasilitas yang telah memiliki kelengkapan administrasi dan perbankan diprioritaskan untuk beroperasi.

“Bagi dapur yang sudah ada SPPI dan sudah ada virtual accountnya harus diprioritaskan untuk dilanjutkan. Kedua, dapur yang sudah selesai dibangun juga perlu mendapat prioritas. BGN jangan terlalu lama melakukan moratorium karena hal ini menyangkut kepastian,” sambungnya.

Yahya menyatakan pembangunan fasilitas di wilayah perbatasan harus menjadi fokus utama karena ada ribuan bangunan yang mandek.

“Yang perlu mendapat prioritas untuk dilanjutkan adalah pembangunan dapur di daerah 3T. Informasinya ada 2.000 dapur yang sudah selesai di bangun tapi sekarang terkendala dengan adanya moratorium. Itu harus diprioritaskan untuk dilanjutkan kerjasamanya,” tuturnya.

Merespons berbagai desakan tersebut, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono menjelaskan bahwa penghentian proyek ini bersifat sementara demi penataan sistem.

“Kemarin keluhan dari mitra, ya datang ke sini untuk menyampaikan unek-uneknya dan sebagainya. Ada yang ditanyakan juga tadi dari Komisi IX. Yang jelas kita menjawab bahwa tentang penghentian sementara ini bukan seterusnya, jadi hanya penghentian sementara,” kata Trenggono kepada wartawan usai rapat di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7).

Trenggono meminta pemakluman dari seluruh pihak terkait karena lembaganya sedang melakukan verifikasi menyeluruh di lapangan.

“Kita berikan waktu dong untuk menata kembali. Sejumlah 27 ribu sekian ini akan kita cek lagi, kita tata kembali. Kemudian juga untuk SPPG yang lain-lain, seperti yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), semuanya akan kita berikan waktu. Tolong berikan kami waktu untuk menata semuanya,” jelasnya.

Sementara itu, dilansir dari CNBC Indonesia, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wijayanto menilai efisiensi operasional lima hari kerja dapat menjaga keberlanjutan fiskal program sekaligus mempertahankan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM di daerah.