DPR Terima Audiensi FAGRI Bahas Kepastian Guru Honorer 2027

Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan audiensi bersama perwakilan guru honorer dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa ini membahas kejelasan status guru non-ASN usai berhentinya ketentuan penataan tenaga honorer pada 31 Desember 2026.

Pengurus Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI) mendatangi Gedung DPR demi mendapatkan kepastian regulasi di tahun 2027. Mereka mengkhawatirkan nasib ratusan ribu guru honorer yang belum terakomodasi dalam kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat ini.

Wakil Ketua FAGRI Amiruddin menilai perhatian publik dan pemerintah selama beberapa waktu terakhir lebih berfokus pada skema PPPK paruh waktu dan penuh waktu. Sementara itu, regulasi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 hanya memberikan payung hukum hingga akhir 2026.

"Dibahas terkait kepastian status guru non-ASN. Jadi kami tahun ini sebenarnya menanti-nanti kabar kepastian guru non-ASN. Karena sebelumnya di SE nomor 7 tahun 2026, nah kami diberi kepastian itu hanya sampai tanggal 31 Desember 2026," kata Amiruddin.

Ia menambahkan bahwa para tenaga pendidik non-ASN membutuhkan penjelasan mendetail mengenai arah kebijakan pemerintah agar posisi mereka tidak terabaikan pada 2027 mendatang.

"Nah kita tunggu-tunggu kabar kepastian untuk kita. Namun, ketika ramai di media minggu-minggu kemarin itu hanya ada kabar tentang PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu saja. Sementara kami guru non-ASN tidak disebut," kata Amiruddin.

Ketiadaan sebutan mengenai guru honorer non-ASN dalam pembahasan tersebut mendorong FAGRI untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada legislatif.

"Nah makanya kami datang ke sini bertujuan untuk meminta kepastian tersebut, akan seperti apa nanti kami di tahun 2027. Seperti itu," kata Amiruddin.

Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengapresiasi penerimaan pimpinan legislatif dalam pertemuan tersebut. Ia memanfaatkan momentum audiensi untuk berdiskusi sekaligus mencari solusi atas permasalahan ketidakpastian status para guru.

"Alhamdulillah kami diterima baik oleh pimpinan DPR RI, Prof. Sufmi Dasco dan juga bapak Saan Mustopa yang telah banyak memberikan masukan serta diskusi," kata Ahmad.

Pihaknya berharap proses penuntasan masalah guru non-ASN dapat dirampungkan pada tahun ini agar para pengajar mendapatkan kepastian kerja saat memasuki tahun 2027.

"Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik," kata Ahmad.

Ahmad menyampaikan bahwa pimpinan DPR telah menyatakan kesiapan untuk mengawal penuntasan persoalan guru honorer sesuai Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang mencatat data tenggat 2024 sebanyak 172.323 orang.

"Yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mana cut-off 2024 yang mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang," kata Ahmad.

Organisasi tersebut mendorong agar komitmen yang disampaikan oleh pimpinan DPR dapat segera ditindaklanjuti ke dalam bentuk regulasi nyata.

"Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini," kata Ahmad.

FAGRI mengimbau seluruh tenaga guru non-ASN di Indonesia untuk terus mengawal rumusan kebijakan yang sedang disiapkan oleh DPR.

"Mudah-mudahan dapat terealisasi segera dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya apa-apa saja yang akan diformulasi oleh pimpinan DPR," kata Ahmad.