Disnaker Pekanbaru Tangani Dua Laporan Kasus Penahanan Ijazah Pekerja

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru menangani dua laporan dari pekerja terkait dugaan penahanan ijazah oleh perusahaan pada Minggu (30/8/2026). Tim satuan tugas khusus telah diterjunkan untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa pihak swasta maupun pemberi kerja tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyimpan dokumen asli milik karyawan. Penanganan kasus ini berpatokan pada aturan Ketenagakerjaan yang melarang aturan internal perusahan yang merugikan buruh.

Kepala Disnaker Kota Pekanbaru, Iwan Simatupang, menegaskan larangan keras bagi setiap perusahaan yang menerapkan kebijakan penahanan dokumen pribadi milik pekerja.

"Terkait adanya ijazah pekerja yang ditahan perusahaan maupun pemberi kerja, kita tegaskan tidak boleh. Perusahaan dilarang menahan ijazah pekerjanya," tegas Iwan.

Ia menyampaikan bahwa institusinya telah mengoperasikan unit penanganan khusus untuk memproses setiap pelanggaran dan mengembalikan hak-hak pekerja yang dirugikan.

"Kita punya satgas. Kita siap menerima laporan terkait penahanan ijazah dan langsung menindaklanjutinya sehingga ijazahnya dikembalikan," ujarnya.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul besarnya dampak kerugian bagi buruh yang membutuhkan dokumen resmi untuk berbagai keperluan administrasi maupun mobilitas karier.

"Kebijakan ini sangat merugikan pekerja, maka kita ingatkan perusahaan jangan lagi menahan ijazah," katanya.

Larangan penahanan ijazah tersebut berlandaskan pada surat edaran dari Menteri Ketenagakerjaan. Perusahaan atau pemberi kerja yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Disnaker Pekanbaru mengimbau pekerja yang mengalami persoalan serupa untuk segera membuat laporan resmi.