BPS dan Presiden Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Bebas Pajak

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data masyarakat dari rumah ke rumah di seluruh daerah dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan yang dimulai sejak Mei ini dilansir dari Detik Finance bertujuan memotret kondisi aktual perekonomian di luar sektor pertanian. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa proses pengumpulan data dari masyarakat tidak ada hubungannya dengan penarikan pajak.

Pihaknya menjamin seluruh kerahasiaan data yang telah disetorkan kepada petugas sensus di lapangan. "Jangan khawatir, data akan kami jaga kerahasiaannya dan juga kami jamin ini tidak ada kaitannya dengan perpajakan," kata Amalia usai melakukan pendataan sensus ekonomi terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani, di Rumah Dinas, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2026).

Sensus Ekonomi merupakan program pemerintah untuk menyediakan data dasar kegiatan ekonomi yang mencakup 20 kategori usaha. Hasil sensus akan menghasilkan Peta Ekonomi Indonesia, Analisis Sektoral, serta masukan terkait ekonomi digital dan lingkungan guna mendukung kebijakan strategis pemerintah.

Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti pentingnya pembaharuan data ekonomi yang sudah lebih dari 10 tahun tidak diperbarui metode penghitungannya. Penguatan data BPS dinilai menjadi kunci akurasi kebijakan negara serta penyusunan APBN. Dalam pengarahannya, Presiden meminta seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus yang melibatkan sekitar 251.000 petugas di seluruh desa hingga akhir bulan ini.

"Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," beber Prabowo.