BPS Kerahkan 251 Ribu Petugas Jalankan Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik menggelar pendataan Sensus Ekonomi 2026 dari rumah ke rumah di seluruh Indonesia sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Agenda sepuluh tahunan ini bertujuan menyusun kembali peta ekonomi nasional secara menyeluruh, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Progres pelaksanaan pencatatan di lapangan kini telah menembus angka di atas 50 persen secara nasional. Sebanyak 251 ribu petugas berstandar nasional dikerahkan untuk menjangkau beragam skala usaha, mulai dari sektor ultramikro hingga konten kreator digital.

Pemerintah menegaskan bahwa pengumpulan data penduduk melalui Sensus Ekonomi 2026 dijamin aman dan terpisah dari sistem perpajakan. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan hanya ditujukan untuk verifikasi data responden melalui sistem Ditjen Dukcapil.

Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan komitmen lembaganya dalam menjaga data pribadi masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Data pribadi akan kami jaga kerahasiaannya dan keamanan datanya. Petugas kami tidak akan memfoto NIK, KTP ataupun kartu keluarga. Data hanya dicocokkan dengan sistem Dukcapil. Dan yang paling penting, ini sensus ekonomi, bukan sensus perpajakan," ujar Amalia, Kepala BPS.

Kualitas informasi yang disampaikan publik menjadi penentu utama efektivitas kebijakan ekonomi yang bakal dirancang pemerintah. Jaminan perlindungan data ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

"Saya menjamin bahwa data yang nanti diberikan dijamin kerahasiannya, karena BPS ini sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, harus dijaga (kerahasiaan data)," kata Kadarmanto, pejabat BPS.

Untuk menghasilkan basis data nasional yang valid, BPS menerapkan mekanisme pengawasan bertingkat mulai dari koordinator kecamatan hingga tingkat pusat. Keakuratan informasi dari responden menjadi kunci utama keberhasilan sensus ini.

"Keakuratan data sensus itu berawal dari responden. Tolong berikan informasi yang sebenar-benarnya, karena kalau datanya keliru, maka kebijakan yang dihasilkan juga bisa tidak tepat sasaran," kata Amalia, Kepala BPS.

Dukungan atas pelaksanaan sensus juga disampaikan oleh pihak Istana melalui Badan Komunikasi Pemerintah. Data statistik yang akurat dinilai menjadi fondasi utama dalam merumuskan stimulus maupun program pembangunan nasional.

Tenaga Ahli Utama Bakom Fithra Faisal Hastiadi menyamakan pendataan sensus ini seperti prosedur pemeriksaan medis untuk menentukan tindakan yang tepat.

"Kalau kita ingin kebijakan pemerintah tepat sasaran, kita harus punya fondasi statistik yang kuat. Sensus ekonomi bukan untuk pajak, melainkan untuk mengetahui kondisi ekonomi yang sebenarnya sehingga pemerintah bisa memberikan kebijakan yang sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Fithra, Tenaga Ahli Utama Bakom.

Masyarakat diimbau agar tidak ragu memberikan data secara jujur kepada petugas di lapangan. Kredibilitas lembaga statistik negara menjadi jaminan atas kerahasiaan seluruh informasi yang dikumpulkan.

"Apa yang dilakukan pemerintah bersama BPS adalah untuk memberdayakan masyarakat. Pemerintah ingin mengambil kebijakan berdasarkan data yang benar. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir, berikan data yang jujur dan biarkan BPS menjaga kerahasiaannya," kata Fithra, Tenaga Ahli Utama Bakom.