Bank BSN Perluas Akses KPR Subsidi Pekerja Informal

PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) memperluas akses pembiayaan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sektor informal melalui program BSN Siap KPR yang diluncurkan di Jakarta pada Jumat (24/7/2026), dilansir dari Investor Daily.

Tahun ini, perseroan mendapatkan kuota penyaluran KPR subsidi sebanyak 73.700 unit. Jumlah tersebut meningkat sekitar 34,8% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencatatkan angka 54.700 unit.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, menjelaskan bahwa hambatan utama pekerja informal bukanlah ketidakmampuan membayar cicilan, melainkan ketiadaan rekam jejak transaksi. Melalui BSN Siap KPR, calon debitur diminta menabung secara konsisten selama 3 hingga 6 bulan di aplikasi digital bank.

"Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional," ungkap Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor.

Langkah menabung tersebut ditujukan untuk membangun rekam jejak perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan perumahan.

"Sampai dengan akhir tahun 2026, kami menargetkan program BSN Siap KPR dapat menjangkau 1.000 calon nasabah dari mitra developer yang berpartisipasi. Seribu calon nasabah bukan hanya angka bisnis, tetapi di baliknya terdapat seribu keluarga yang sedang berusaha mendekatkan diri pada impian memiliki rumah," jelas Alex.

Hingga Juni 2026, Bank BSN telah merealisasikan pembiayaan KPR secara keseluruhan hingga mencapai 82% dari target tahunan perseroan.

Skema edukasi berbasis menabung ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah karena dinilai mampu menekan angka backlog pemilikan rumah nasional yang saat ini mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan data Susenas BPS.

"Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan untuk menabung dulu, sehingga dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Ini terobosan yang sangat baik agar pekerja informal betul-betul bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi," tutur Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Sri Hartati.

Sri menambahkan, target BSN khusus kategori KPR rumah tapak subsidi pada tahun ini ditetapkan sebesar 69.636 unit. Hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran untuk kategori ini telah menembus 29.309 unit atau 42,09% dari target.

Sementara itu, pemerintah bersama regulator juga terus berupaya mengurai kendala akses pembiayaan dari sisi pasokan dan permintaan. OJK bersama asosiasi telah menyepakati bahwa catatan kredit SLIK untuk pinjaman di bawah Rp1 juta tidak lagi menghambat pengajuan KPR subsidi.

"Kemitraan dengan Bank BSN terus kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR Rumah Susun Perkotaan dengan tenor panjang hingga 40 tahun untuk MBR berpenghasilan di bawah Rp4 juta," ujar Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho.