Banjir Impor Plastik Pukul Industri Petrokimia Nasional

Penulis : Djaka Susila 29 Jul 2026 | 16:39 WIB

JAKARTA, investor.id - Banjir impor plastik dan bahan baku plastik telah memukul industri petrokimia nasional, baik hulu maupun hilir. Ini terjadi lantaran plastik impor diduga masuk dengan cara banting harga alias dumping, yang membuat penjualan produk lokal tergerus dan industri sulit mempertahankan kesehatan margin.

Seiring dengan itu, pemerintah diminta segera bertindak untuk menyelamatkan industri petrokimia nasional yang berperan besar di sektor manufaktur. Salah satu hal yang paling mendesak adalah mempercepat investigasi produk yang diduga dijual di bawah harga wajar atau mengalami lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri.

Ini bisa menjadi dasar untuk menerapkan bea masuk anti dumping (BMAD). Sebab, sampai saat ini, BMAD tidak bisa diterapkan lantaran koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini berjalan lambat.

Tanpa BMAD, banjir impor plastik ditaksir terus berlanjut. Ini bakal berdampak fatal bagi sektor petrokimia. Saat ini saja, beberapa pemain sudah memangkas jam kerja. Bukan mustahil terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini jika iklim usaha tidak kondusif.

Sektor usaha lain juga bisa terimbas jika petrokimia terpukul. Sebab, petrokimia adalah bagian dari ekosistem industri besar, mulai dari makanan dan minuman (mamin) hingga otomotif.

Selain BMAD, pemerintah diminta jangan gegabah dalam menerapkan tarif bea masuk (BM) impor bahan baku plastik 0%. Kebijakan tarif ini harus diterapkan secara selektif dan tepat sasaran. Jangan sampai kebijakan ini malah memicu banjir bahan baku plastik yang sudah bisa diproduksi dalam jumlah besar oleh pemain lokal.

Sampai saat ini, kebijakan itu belum dieksekusi lantaran PMK-nya belum keluar. Kebijakan itu mencuat bersamaan dengan tarif BM 0% LPG, bahan baku untuk menghasilkan nafta.

Diketahui, pada April 2026, sempat muncul ancaman industri petrokimia tidak bisa lagi berproduksi pada Mei, karena kehabisan nafta selaku feedstock, seiring disrupsi pasokan akibat perang di Timur Tengah. Pemerintah pun bergerak cepat dengan mengumumkan kebijakan BM impor 0% untuk LPG dan bahan baku plastik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor plastik dan barang dari plastik sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai US$ 4,92 miliar, naik 15,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menerangkan, industri plastik saat ini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, keterbatasan pasokan nafta, hingga mahalnya harga resin sebagai bahan baku utama.

Menurut dia, pembebasan sementara BM resin yang belum dapat dipenuhi industri dalam negeri dapat membantu menahan lonjakan biaya produksi berbagai sektor pengguna plastik, mulai dari industri makanan dan minuman, farmasi, hingga barang konsumsi. Kebijakan tersebut masih relevan sebagai penahan kenaikan biaya produksi.

“Tetapi, ini tidak cukup untuk melindungi industri nasional dari serbuan produk jadi," ujar Josua kepada Investor Daily, Jumat (24/7).

Josua mengingatkan, kebijakan itu diterapkan secara selektif dan tepat sasaran demi mencegah pembengkakan impor. Dia mencatat, angka impor yang direkap BPS tidak seluruhnya mencerminkan impor produk jadi, karena kelompok HS 39 mencakup bahan baku resin maupun berbagai produk plastik hilir.

"Pemerintah perlu memisahkan data hingga tingkat pos tarif yang rinci. Tarif 0% seharusnya hanya diberikan kepada bahan yang pasokannya memang kurang dan digunakan langsung untuk kegiatan produksi," kata dia.

Josua menilai pembebasan tarif memang berpotensi meningkatkan impor bahan baku dan memperlebar defisit sektor terkait dalam jangka pendek. Namun, dampaknya akan berbeda apabila bahan baku tersebut benar-benar diolah oleh industri domestik untuk menggantikan produk impor.

Menurut dia, risiko terbesar justru muncul apabila impor bahan baku meningkat, yang dibarengi kenaikan impor produk jadi. Dalam hal ini, Josua melihat impor plastik dari China wajib diwaspadai.

Josua mencatat, impor nonmigas Indonesia dari China sepanjang Januari-Mei 2026 mencapai US$39,27 miliar atau sekitar 41,83% dari total impor nonmigas nasional, meningkat 18,57% secara tahunan. Plastik dan barang dari plastik menjadi salah satu kelompok barang utama yang diimpor dari negara tersebut.

"Hal yang perlu dinilai bukan hanya tambahan impor bahan baku, tetapi apakah terjadi pengurangan impor produk jadi serta peningkatan produksi dan ekspor domestik," ujar dia.

Secara umum, dia menuturkan, ini penting untuk mengamankan surplus neraca dagang yang terus menciut. Secara kumulatif, Januari-Mei 2026, neraca dagang memang masih surplus US$4,03 miliar.

Tetapi, pada Mei 2026, neraca perdagangan sudah mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar, sehingga lonjakan impor sektoral perlu tetap diwaspadai.

Josua menilai, pengawasan terhadap produk impor jadi saat ini lebih mendesak dibandingkan sekadar pemberian insentif bahan baku. Pasalnya, produk impor murah secara langsung menggerus pangsa pasar produsen domestik.

Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan, industri karet, barang dari karet, dan plastik stagnan pada kuartal II-2026. Sementara itu, penggunaan tenaga kerja sektor manufaktur masih berada dalam fase kontraksi.

Dia mengusulkan pemerintah memperkuat pemantauan impor hingga tingkat pos tarif terperinci untuk membedakan resin, barang setengah jadi, kemasan, komponen industri, hingga produk konsumsi akhir. Pemerintah juga perlu mempercepat investigasi terhadap produk yang diduga dijual di bawah harga wajar atau mengalami lonjakan impor yang merugikan industri dalam negeri.

"Tarif bahan baku plastik 0% masih layak sebagai kebijakan darurat selama enam bulan. Namun, keberhasilannya harus diukur dari turunnya biaya produksi, meningkatnya utilisasi pabrik, terjaganya lapangan kerja, berkurangnya impor produk jadi, dan membaiknya neraca perdagangan industri plastik," kata Josua.

Secara umum, dia menjelaskan, tekanan harga jual meningkat tajam pada kuartal II-2026, seiring kenaikan biaya bahan baku. Bahkan, survei manufaktur mencatat kenaikan biaya masukan sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah survei, sehingga perusahaan terpaksa menaikkan harga jual dengan laju tercepat dalam hampir 13 tahun.

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id