BAKTI Komdigi Kelola Satria 1 hingga BTS untuk Wilayah 3T

Pemerintah terus memperluas jangkauan sinyal telekomunikasi hingga ke area pelosok yang sulit dijangkau. Upaya ini dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital dengan mengelola berbagai infrastruktur strategis secara terintegrasi, dilansir dari Investor Daily.

Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang berkapasitas 150 Gbps menjadi salah satu tumpuan utama sejak 2024. Operasional satelit ini memfasilitasi akses internet untuk fasilitas publik di kawasan 3T, mencakup sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, hingga pos TNI dan Polri.

Dampak nyata konektivitas digital mulai dirasakan di sektor perekonomian daerah. Di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kehadiran internet membantu masyarakat pedalaman mendapatkan pembaruan harga komoditas pertanian secara langsung.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Parigi Moutong Khairuddin menerangkan bahwa masyarakat pegunungan dulunya kesulitan memperoleh data harga. Bantuan akses dari BAKTI membuat warga kini bisa memantau perkembangan informasi dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

"Tapi dengan adanya ini bantuan dari BAKTI, masyarakat sudah bisa mengakses semua informasi-informasi yang ada di khususnya di provinsi, kabupaten sampai di kecamatan," terangnya di dalam agenda BAKTI Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Perubahan tersebut dirasakan langsung oleh warga desa dalam bertransaksi. Kepala Desa Baina Barat, Yuslan, menyampaikan bahwa petani dapat memperhitungkan penawaran harga sebelum menjual hasil panen, sehingga posisi tawar mereka terhadap tengkulak semakin kuat.

Kondisi ini mengubah ketergantungan masyarakat pada pedagang lokal. Selain sektor pertanian, pelaku UMKM setempat juga memanfaatkan platform media sosial untuk memasarkan produk makanan dan menerima pesanan dari luar wilayah.

"Mudah aksesnya untuk mereka mendapatkan misalnya seperti makanan yang dibuat kemudian dijual, kemudian mereka posting di foto posting kemudian dikirim di media sosial," tuturnya.

Tantangan Sinyal di Wilayah Kepulauan

Cerita serupa datang dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah kepulauan dan pegunungan ini sebelumnya menghadapi kendala geografis yang berat untuk mendapatkan akses komunikasi.

Kepala Dinas Kominfo Flores Timur Silvester Suban Toa Kabelen memaparkan bahwa warga serta petugas fasilitas kesehatan dan sekolah dahulu harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mencari titik sinyal.

"Masyarakat kami atau teman-teman di sekolah, bahkan fasilitas kesehatan, Puskesmas, Pustu, harus menjangkau berkilometer-kilometer jarak untuk mendapatkan tempat bersinyal sehingga bisa mengakses informasi, memberikan laporan, menyampaikan data," jelasnya.

Keterbatasan jaringan bahkan memaksa sebagian warga mengambil langkah nekat. Medan yang sulit membuat pencarian sinyal menjadi aktivitas yang menyita waktu dan tenaga.

"Kadang naik pohon karena di bawah tidak ada sinyal, jadi harus naik pohon," imbuhnya.

Infrastruktur dari BAKTI kemudian mengubah situasi tersebut. Di Flores Timur, telah dibangun enam pemancar BTS beserta 262 titik akses internet yang terpasang di perkantoran, desa, sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Layanan digital ini sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan yang beralih ke sistem online. Kepala SMAN 1 Titehena Konradus Kudarto menjelaskan bahwa operasional sekolah kini bergantung pada internet, mulai dari urusan administrasi hingga tes belajar.

Kendati demikian, lonjakan penggunaan menimbulkan persoalan baru berupa keterbatasan lebar pita (bandwidth). Hambatan muncul saat ratusan murid dan guru mengakses jaringan secara bersamaan untuk evaluasi belajar.

"Saya datang dengan harapan besar supaya ada peningkatan kapasitasnya sudah ada di lapangan tapi ada ada sesuatu yang harus dibenahi supaya itu bisa dimaksimalkan," jelasnya.

Strategi Integrasi dan Exit Strategy

Direktur Utama BAKTI Komdigi Fadhilah Mathar, yang akrab disapa Indah, menyebut keberadaan Satria-1 memungkinkan penggabungan jaringan darat dan non-darat. Kombinasi ini mempercepat pemerataan sinyal ke lokasi terisolasi.

"Hal lain yang membuat kami dapat mempercepat penggelaran konektivitas digital itu adalah kehadiran Satria-I. Kehadiran Satria-I ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi non-terestrial pada saat wilayah-wilayah itu memang masih sangat sulit," kata Indah dalam agenda BAKTI Media Connect 2026 di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Di jalur darat dan laut, Palapa Ring menjadi tulang punggung serat optik sepanjang 12.148 kilometer. Jaringan ini terhubung ke 131 titik NOC di 57 kabupaten dan kota di berbagai pelosok Indonesia.

Program BAKTI AKSI telah menyediakan internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik. Sementara itu, BAKTI SINYAL merealisasikan 6.747 titik BTS 4G dan USO di area perbatasan melalui pendanaan APBN serta kontribusi USO.

Sebagian besar akses internet difokuskan untuk fasilitas pendidikan sebesar 68 persen, pelayanan kesehatan 5,89 persen, serta kantor pemerintahan dan fasilitas publik sebanyak 19,9 persen. Penguatan infrastruktur ini juga didukung program Ekosistem Digital dan Kemitraan BUMDes.

Indah menegaskan bahwa BAKTI beroperasi sebagai agensi pengelola pembiayaan, bukan operator seluler. Pembangunan dijalankan dengan memegang empat prinsip utama: keberlanjutan masyarakat, kualitas layanan, skala bisnis UMKM, serta keberlanjutan industri.

"Prinsip pembangunan di BAKTI itu seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki. Pertama adalah keberlanjutan masyarakat karena hal ini akan membantu adopsi dan inklusi.

Kedua, kualitas layanan. Ketiga, mendorong skalabilitas UMKM. Keempat, dan tidak kalah penting, adalah keberlanjutan industri.

Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial," ujarnya, Rabu (12/8/2026).

Guna menjaga iklim industri, BAKTI menyiapkan langkah pengalihan pengelolaan atau exit strategy sejak 2024. Wilayah yang sudah mandiri dan mature akan diserahterimakan kepada mitra operator swasta atau penyedia menara.

"Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri," ujarnya.