Bahlil Tegaskan Golkar Setia Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan partainya tidak akan menjadi oposisi dan akan terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, seperti disampaikan pada Musda XI DPD Golkar Sumatera Selatan.

Bahlil menyatakan Golkar siap menjadi garda terdepan untuk mendukung program-program pemerintah demi kemajuan rakyat, bangsa, dan negara.

Dia menambahkan bahwa dukungan Golkar tidak hanya akan diberikan di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, termasuk untuk pemerintahan Herman Deru-Cik Ujang di Sumatera Selatan.

"Target kita adalah mendukung pemerintahan yang ada di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka. Kita akan berada pada garda terdepan untuk mendukung program-program yang baik untuk kemajuan rakyat bangsa, dan negara," ujar Bahlil, dilansir detikSumbagsel.

"Golkar harus konsisten menjalankan ini. Dan saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak mendukung, karena Golkar adalah salah satu parpol yang mendukung dan mengusung pasangan yang ada, serta sekaligus memperjuangkan, sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam pilpres kemarin," tambahnya.

Bahlil juga menegaskan bahwa kesetiaan Golkar kepada pemerintahan Presiden Prabowo bersifat jangka panjang, tergantung keputusan Presiden sendiri.

"Kalau ada pertanyaan, sampai kapan kita mendukung? Tanyakan kepada Pak Presiden Prabowo sampai kapan, Golkar akan selalu setia bersama pemerintahan Presiden Prabowo. Itu dalam konteks positioning politics," ujar Menteri ESDM tersebut.

Selain itu, Bahlil mengingatkan bahwa Golkar memang tidak terbiasa berada di posisi oposisi karena partainya fokus pada karya dan pengabdian.

"Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi," katanya.

Selain pernyataan Bahlil, sejumlah teori dan analisis demokrasi menyoroti loyalitas partai kepada pemerintah. Teori Cartel Party dari Richard Katz dan Peter Mair menyatakan bahwa partai besar yang berbagi kekuasaan cenderung melemahkan fungsi kontrol demokrasi.

Robert Michels dengan Iron Law of Oligarchy menyebut elite partai cenderung mempertahankan kekuasaan, sementara Mancur Olson menjelaskan bahwa kelompok dengan akses sumber daya negara akan menjaga status quo demi kepentingan politik jangka pendek.

Robert Dahl menegaskan demokrasi sehat memerlukan kompetisi politik dan pengawasan, bukan koalisi yang menutup ruang oposisi. Juan Linz juga mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan menimbulkan risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Pernyataan Bahlil muncul di tengah penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menurut survei SMRC akhir Juli 2026. Dalam situasi itu, dukungan koalisi seharusnya diiringi keberanian mengoreksi kebijakan yang kurang efektif demi kepentingan rakyat.