Apkasi Minta Pemerintah Pusat Beri Kepastian Penyaluran Dana Bagi Hasil

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menilai ketidakpastian penyaluran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat membebani pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Kamis (30/7/2026).

Keterlambatan dan ketidaksesuaian jumlah pencairan dana tersebut sering kali mengubah asumsi penerimaan daerah di tengah proses penyusunan anggaran. Kondisi ini dikeluhkan oleh para kepala daerah karena dinilai mengganggu penetapan APBD di berbagai wilayah.

Ketua Umum Apkasi sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan masalah pengelolaan DBH tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di Gedung DPR.

"Bahkan kami tidak tahu sama sekali. Tidak pernah diajak berunding, tidak pernah diajak berdiskusi. Bagaimana rumusan DBH ini sehingga menghasilkan fiskal yang adil untuk di daerah.

Baik adil bagi pusat, adil juga bagi daerah. Penyaluran DBH belum memberikan kepastian waktu dan jumlah," kata Bursah Zarnubi, Ketua Umum Apkasi.

Struktur penerimaan APBD juga dinilai belum menerima kontribusi signifikan dari formula DBH sawit saat ini. Pembayaran DBH kurang bayar yang masih dilakukan secara bertahap turut memengaruhi kestabilan pengelolaan keuangan daerah.

"Kadang-kadang asumsi kita sekian tiba-tiba DBH tertunda lagi. Jadi mengganggu penetapan APBD. Ini juga keluhan semua kepala daerah," ujar Bursah Zarnubi.

Apkasi mengajukan tiga usulan utama guna mengatasi permasalahan tersebut, yaitu menyempurnakan tata kelola serta rekonsiliasi data DBH, memberikan kepastian penyaluran setelah Peraturan Menteri Keuangan terbit, dan memperbaiki formula DBH sawit agar berpihak pada daerah penghasil.

"Kami ingin sekali, perlu ada payung hukum agar ada keadilan dari penghasil sawit itu untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) di daerah," tutur Bursah Zarnubi.

Daerah sentra perkebunan kelapa sawit dianggap belum merasakan manfaat ekonomi yang sepadan. Banyak wilayah penghasil justru menghadapi tingkat kemiskinan tinggi karena manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati pihak perusahaan.

"Rasanya sangat tidak adil. Di daerah kelapa sawit itu kemiskinan yang sudah akumulatif sekali. Mereka jadi penonton bagi orang-orang pemilik sawit di daerah, khususnya kami penghasil sawit tapi jadi penonton di sekitar sawit banyak terjadi kemiskinan," katanya Bursah Zarnubi.

Selain mendesak perbaikan formula DBH sawit dan pembayaran penuh DBH kurang bayar secara tepat waktu, Apkasi menyoroti tantangan fiskal daerah yang harus tetap melanjutkan pembangunan di tengah efisiensi dan pemotongan anggaran pusat.

"Untuk itu kami memohon pada tahun 2027 nanti tidak ada lagi pemotongan anggaran agar kami dapat leluasa mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung proyek strategis nasional di daerah," pungkas Bursah Zarnubi.