Apindo Minta Pemerintah Fokus Hambatan Hulu Cegah PHK

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong penyelesaian hambatan operasional dari sisi hulu industri guna memitigasi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menembus 43 ribu orang sepanjang Januari hingga Juli 2026 berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan bahwa penanganan kasus PHK tidak boleh berfokus pada statistik semata, melainkan pada langkah konkret pembenahan masalah primer di sektor manufaktur, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Jumat (21/8/2026).

"Kami sekarang sudah tidak mau lihat cuma data, karena kami melihat adalah bagaimana nih solusi antisipasi kita, jangan sampai PHK itu terjadi," kata Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani.

Menurut Apindo, PHK merupakan implikasi akhir di bagian hilir yang dipicu oleh berbagai kendala operasional perusahaan yang belum terselesaikan di bagian hulu. Penanganan sumbatan bisnis atau debottlenecking dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga keberlanjutan dunia usaha.

"Makanya kita debottlenecking ini kita fokus banget, karena banyak PHK itu terjadi karena hulunya tidak bisa diselesaikan. Jadi, saya tidak mau melihat hanya angka, kita mesti melihat bagaimana solusinya, jangan sampai PHK itu bisa terjadi, dan PHK itu selalu adalah opsi terakhir untuk pengusaha, tidak ada yang mau PHK kalau bisa," beber Shinta Kamdani.

Sektor padat karya seperti manufaktur tekstil dan garmen menjadi area vital yang memerlukan perhatian prioritas pemerintah akibat tingginya ketergantungan pada pasokan bahan baku serta kepastian harga gas industri.

"Tekstil garmen, salah satu yang dari dulu masih menjadi isu. Jadi banyak sekali kalau industri padat karya itu kan kaitan dengan ketersediaan bahan baku, kaitan kepada gas industri, ini kan semua besar, jadi tentunya akan sangat berdampak kalau ini tidak diselesaikan," tutup Shinta Kamdani.