Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN Bambang Susantono menanggapi soal investor yang cenderung wait and see di tengah tahun politik.
Menurut Bambang Susantono, investor yang masuk dalam proyek IKN sudah berproses sejak tahun lalu, saat penjajakan pasar yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Sehingga, kata dia, investor yang sudah masuk tidak terlalu melihat dan mengkalkulasi tahun politik. “Insyaallah kita nggak melihat itu (investor wait and see di tahun politik). Karena memang sudah terukur,” ujar Bambang Susantono di Kantor Otorita IKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta Selatan, pada Kamis, 36 Oktober 2023.
Bambang Susantono menjelaskan, investor swasta biasanya sudah memiliki perhitungan yang lebih detail, termasuk masalah untung-rugi, dan segala macamnya. Semuanya, dia berujar, sudah ada pada perencanaan masing-masing investor.
“Sehingga kami harapkan yang akan di-groundbreaking (peletakan batu pertama) ini nanti akan kami akan proses lebih lanjut,” ucap Bambang Susantono. “Kemudian nanti pada 17 Agustus 2024 paling tidak sebagian besar dari mereka akan ada di lapangan. Upacara.”
Sebelumnya, ekonom sekalius CEO Narasi Istitute, Achmad Nur Hidayat, melihat tahun politik menjelang Pemilu 2024 menjadi tantangan besar pemerintah dalam mencari investor. Terutama investor yang mau menanamkan modal untuk proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Investor kelas kakap asal luar negeri tidak mau mengambil risiko akan potensi terjadinya perubahan politik,” ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 20 Mei 2023 lalu.
Sebenarnya, kata Achmad, istana sudah berupaya agar tidak terjadi perubahan arah kebijakan yang dilakukan pemimpin periode 2024-2029 dengan menempatkan “all president men” sebagai kandidat. Namun ternyata, muncul Koalisi Perubahan yang disokong Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Munculnya Koalisi Perubahan membuat perhitungan investor menjadi lebih baik wait and see daripada berinvestasi besar tapi malah merugi,” ujar Achmad.
Aspek politik tersebut didukung masih adanya ancaman resesi global dan risiko geopolitik yang juga belum selesai. Tak hanya itu, menurut Achmad, skema IKN yang ditawarkan pemerintah juga tidak begitu menarik investor asing.
Koalisi tiga partai ini bahkan sudah menentukan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Anies-Amin). Langkah yang diambil NasDem bahkan disinyalir membuat hubungan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi merenggang. Padahal sebelumnya, hubungan Paloh dan Jokowi begitu erat seiring dukungan NasDem kepada pemerintahan Jokowi sejak 2014.
Tak ada pembangunan IKN di visi misi Anies-Amin
Penelusuran Tempo dalam dokumen visi misi Anies-Amin, dari 140 halaman dokumen itu, tidak ada kata kunci yang merujuk pada kata IKN Nusantara. Dokumen bertajuk ‘Indonesia Adil Makmur untuk Semua’ itu, hanya menyebutkan kata ‘Nusantara’ pada halaman kelima untuk menggambarkan gugusan kepulauan.
Pada bagian agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan yamng diusung Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara. Pada bagian itu, hanya menyebut ingin menjadikan Pulau Kalimantan sebagai ‘Tonggak Ekonomi Hijau, Beranda Indonesia yang Maju dan Asri’.
Hanya ada 9 agenda strategis di Kalimantan, di antaranya menjadikan Kalimantan contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau. Kemudian, menjadikan Kalimantan lumbung energi terbarukan, memastikan bagi seluruh kota dan desa teraliri listrik, terhubung internet, tersedia air bersih, membangun pabrik industri padat karya, dan mewujudkan pembangunan infrastruktur kereta.
“Serta memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi dan pencemaran limbah,” tertulis dalam dokumen itu.
Sumber: bisnis.tempo.co
