Kamis, 02 Februari 2023
Populis, Jakarta – Pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal punya rekam jejak mengambil keputusan penting seputar kenegaraan pada Rabu Pon seperti reshuffle kabinet.
“Rabu Pon menjadi hari yang ditandai oleh publik sebagai suatu kebiasaan Presiden Jokowi sebagai waktu yang dipilih untuk melakukan reshuffle kabinet,” kata pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Tapi nyatanya kemarin (1/2/2023), yang bertepatan Rabu Pon tak ada pengumuman resmi reshuffle dari Istana Negara, Jakarta. Achmad pun memuji keputusan Jokowi dalam hal ini.
“Presiden Jokowi sudah tepat tidak jadi mereshuffle. Jika jadi mereshuffle maka akan ada beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi,” ucapnya.
Jokowi dinilai sudah mengambil langkah brilian apalagi sebelumnya orang nomor satu di RI itu bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
“Prediksi reshuffle ini menguat dan tentu sangat beralasan, selain isu dukungan terhadap Anies Baswedan ada alasan lain yang mengarah terhadap reshuffle tersebut,” ujarnya.
Achmad menganalisa, jika reshuffle benar-benar terwujud kemarin, dipastikan merugikan pemerintahan Presiden Jokowi jelang tahun politik 2023-2024.
Alasan pertama dia, Jokowi akan dianggap gentar terhadap pencapresan Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan bentukan Nasdem, Demokrat dan PKS.
Kedua, Nasdem di mata publik akan terkesan dizalimi dan diintimidasi atas pencapresan Anies Baswedan. Hal ini bisa berujung pandangan buruk masyarakat terhadap Jokowi.
“Tentunya posisi Nasdem sendiri akan lebih clear menjadi oposan bagi pemerintah Jokowi yang tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, lanjut Achmad, dengan deklarasi pencapresan Anies Baswedan akan menjadi daya tarik yang kuat bagi partai-partai lain untuk semakin mendekat. Reshuffle justru membuat posisi Anies dan Nasdem semakin kuat di mata publik.
“Oleh karena itu, perombakan kabinet di tahun-tahun politik 2023-2024 sebaiknya perlu dihindari manakala Presiden Jokowi tidak mau menambah masalah yang tidak perlu,” pungkasnya.
Sumber: populis.id
