Minggu, 04 Desember 2022
Mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, memang menjadi sorotan. Khususnya, di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Achmad Nur Hidayat, seorang Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan, geopolitik yang tak kondusif lantaran konflik Rusia dan Ukraina menimbulkan inflasi global yang tinggi.
Katanya, ancaman krisis pangan dan energi jadi sorotan. Pembangunan IKN juga dianggap menjadi penghambat dalam menjaga kestabilan saat resesi.
”Khususnya megaproyek IKN hanya akan menjadi penghambat dalam menjaga kestabilan saat resesi ekonomi melanda. Apalagi belum ada investor yang tertarik dengan proyek ini. Tapi entah bagaimana pemerintah masih terus memaksakan diri,” ucapnya, dikutip dari WartaEkonomi.co.id–Jaringan Suara.com, Minggu (04/12/2022).
Ia menilai, pemerintah harus sabar. Terutama untuk menahan diri dengan menangguhkan infrastruktur prioritas yang tak berpengaruh signifikan dengan pemulihan ekonomi.
Bahkan untuk ketahanan pangan dan energi. Ia mengaku hal itu juga mengkhawatirkan.
”Krisis pangan dan energi akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat dunia. Belum lagi badai PHK yang akan semakin menggila yang harus bisa segera diantisipasi dari saat ini karena sudah mulai terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, dampak resesi ekonomi ke depan bakal sangat berdampak. Sehingga, prediksi negara-negara yang biasa ekspor pangan bakal menahan diri.
Bahkan, kemungkinan negara-negara tersebut akan menahan komoditasnya buat memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai langkah mengatasi krisis pangan.
”Sehingga Indonesia harus bersiap dengan kemungkinan terjadinya permasalahan impor pangan,” ucapnya.
Ia menilai, dana untuk ketahanan pangan yang dimiliki Pemerintah Indonesia sangat kecil. Pemerintah seharusnya siap mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendanai program ketahanan pangan.
”Sayang sekali alokasi anggaran untuk ketahanan pangan ini yang paling kecil. Hal ini beresiko akan ada banyak masyarakat yang akan kelaparan tahun depan,” jelasnya.
Dikabarkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi ketahanan pangan Indonesia Rp 104.2 triliun. Lalu, untuk pendidikan senilai Rp 612,2 triliun.
Perlindungan sosial dengan besaran Rp 476 triliun. Bidang energi termasuk subsidi dan kompensasi Rp 341,4 triliun.
Untuk kesehatan, dianggarkan Rp 178,7 triliun. Infrastruktur sebesar Rp 392,1 triliun. Kemudian, pertahanan keamanan TNI-Polri sebesar Rp 316,9 triliun.
”Postur anggaran ini dikhawatirkan tidak mampu menjawab permasalahan besar yang akan dihadapi di tahun 2023,” ungkapnya.
Sumber: bestie.suara.com
