TAUD-SKP Somasi Presiden Terkait Pelibatan TNI dan Polri dalam Pajak

Tim Advokasi Untuk Demokrasi Sektor Keadilan Pajak (TAUD-SKP) melayangkan somasi resmi kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan Menteri Keuangan Purbaya pada Senin (27/7) terkait kebijakan pelibatan Babinsa TNI serta Bhabinkamtibmas Polri dalam urusan perpajakan.

Langkah hukum tersebut diambil merespons beredarnya informasi pengawasan wajib pajak yang mengikutsertakan aparat keamanan. Kebijakan ini dinilai menyimpang dari pembagian fungsi negara dalam Pasal 30 ayat (3) dan (4) UUD 1945 serta mencederai amanat Reformasi 1998.

Koalisi menilai penugasan aparat dalam administrasi perpajakan tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena hanya didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Aturan internal tersebut dianggap tidak berwenang menambah fungsi baru bagi TNI dan Polri.

Keterlibatan personel bersenjata dalam pengawasan wajib pajak juga dikhawatirkan menimbulkan efek intimidasi bagi warga serta memicu potensi praktik korupsi baru di tingkat bawah.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai penempatan militer di ruang sipil merusak tata kelola yang diperjuangkan sejak era reformasi.

"Jusru keberadaan Babinsa menurut masa reformasi seharusnya sudah enggak ada karena di bagian dari subjek atau kerangka yang disebut dwifungsi," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Isnur menegaskan bahwa aparat seharusnya berfokus pada pertahanan dan keamanan, bukan ditugaskan mengejar kewajiban fiskal warga di ruang publik.

"(Pengawasan oleh Babinsa) ini akan menimbulkan korupsi sistemik di lapangan dalam level yang kecil-kecil di mana-mana," tuturnya.

Selain sorotan terhadap pelibatan aparat, permasalahan mendasar sistem perpajakan nasional dinilai bersumber dari ketimpangan skema pemungutan yang lebih memberatkan masyarakat lapisan bawah dibanding kelompok pemilik modal besar.

"Saya melihat ketidakmampuan, arogansi, bahkan sampai levelnya mungkin jurus mabuk dari pemerintah," imbuhnya.