Menkeu Tegaskan TNI dan Polri Tidak Dilibatkan Penagihan Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan aparat TNI AD dan Polri, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, tidak dilibatkan dalam penagihan pajak kepada wajib pajak di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Purbaya menyatakan bahwa kehadiran personel keamanan di daerah hanya sebatas koordinasi kewilayahan untuk mendukung tugas operasional di lapangan. Keterlibatan aparat aparat negara tersebut difokuskan pada pengamanan jika terjadi ancaman atau tindakan kekerasan terhadap petugas penagih pajak.

"Penggunaan Koramil sama Babinsa itu tidak pernah kita gunakan. Itu mungkin di sana salah kebijakan atau apa, yang jelas nggak akan kita pakai itu. Itu kalau keamanan saja, misalnya petugas pajak digebukin orang, ya diamankan. Itu kan normal," ungkap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2026).

Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pelibatan aparat TNI maupun Polri dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Kebijakan ini diambil mengingat penanganan dan mekanisme pemungutan pajak memerlukan pemahaman teknis spesifik.

"Nggak ada kita memakai Babinsa untuk meningkatkan pendapatan pajak. Mereka juga nggak ngerti gimana ininya, ngambil pajaknya," pungkasnya.

Sebelumnya, pengawasan terhadap wajib pajak menggunakan mekanisme koordinasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) sejak 2020. Aturan internal ini menjadi landasan pendukung bagi koordinasi antarinstansi di lapangan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa kerja sama pengumpulan informasi memang melibatkan berbagai pihak daerah. Pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pemungutan pajak tetap sepenuhnya menjadi wewenang internal petugas pajak.

"Jadi, sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal DJP. Jadi nggak perlu dipolemikkan dan digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak melibatkan babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja," ujar Bimo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).