Anggaran Pendidikan APBN 2025 Hanya Capai 19,1 Persen

Realisasi belanja untuk sektor pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dilaporkan hanya mencapai 19,1 persen, atau masih berada di bawah mandat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menetapkan alokasi minimal sebesar 20 persen.

Pencapaian tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (14/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pemerintah mengaku terus berupaya meningkatkan realisasi pembiayaan sektor pendidikan setiap tahunnya, meski dalam tataran operasional masih menemui berbagai hambatan.

"Itu kan secara praktis seperti itu (20%), dalam pelaksanaan kadang-kadang ada kendala sana sini kan. Bisa saja unit, departemen yang menjalankan kebijakannya nggak siap, tetapi yang penting meningkat terus dari tahun ke tahun dan sudah mendekati 20%," kata Purbaya.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan realisasi anggaran pendidikan mampu melampaui angka 20 persen seiring dengan peluncuran sejumlah program baru berskala besar di sektor tersebut.

"Tahun ini akan kita dorong betul-betul lebih dari 20%. Kalau kita lihat, kita bikin sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, perbaikan sekolah dan lain-lain itu cukup besar. Nanti ada program yang lain lagi apa ya? Panel untuk sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, panel digital itu, itu cukup banyak biayanya," tutur Purbaya.

Upaya pemenuhan target wajib tersebut juga didukung dengan adanya pengalokasikan tambahan dana sebesar Rp 25 triliun untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun ini.

"Jadi alokasi anggaran untuk pendidikan akan dipastikan mencapai 20% dan itu nggak susah-susah amat. Kalau belanja kan gampang, yang susah pas ngurangin itu kan," imbuh Purbaya.