Puan Soroti Krisis Air Bersih Buntut Kemarau Ekstrem di Indonesia

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti krisis air bersih yang meluas akibat kemarau ekstrem di Indonesia pada Rabu (29/7/2026). Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah darurat guna menjamin pasokan air bagi masyarakat.

BMKG melaporkan 39 daerah di Pulau Jawa terancam kekeringan parah dengan status Awas. Di Banten, 140 titik terdampak kekeringan, sementara BPBD mencatat 30.593 jiwa di Kabupaten Bekasi mengalami krisis air bersih.

Puan menegaskan krisis tahunan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa penanganan sistematis dari negara.

"Air merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Ketika masyarakat harus menunggu bantuan, menempuh jarak jauh, atau mengeluarkan biaya tambahan hanya untuk memperoleh air, kondisi tersebut menunjukkan negara belum sepenuhnya menjamin hak dasar rakyatnya," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Puan meminta instansi lintas kementerian dan pemda berkoordinasi dalam satu komando distribusi air darurat.

"Tidak boleh ada masyarakat Indonesia yang berjuang sendiri hanya untuk mendapatkan air bersih. Pemerintah harus bertindak sekarang, memastikan kebutuhan hari ini terpenuhi, sekaligus menyelesaikan penyebabnya agar krisis yang sama tidak terus diwariskan dari satu musim kemarau ke musim berikutnya," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan juga menyoroti pentingnya keterlibatan seluruh pilar negara dalam pengerjaan penyaluran air bersih.

"Pemerintah tidak boleh menunggu sumur semakin banyak mengering atau jumlah warga terdampak terus bertambah sebelum mengerahkan seluruh kapasitas negara," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Pemerintah diimbau untuk memprioritaskan pemenuhan pasokan bagi kelompok rentan serta fasilitas publik vital seperti rumah sakit dan sekolah.

"Masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari pertolongan sendiri di tengah pembagian kewenangan antarlembaga. Pemerintah harus mengetahui siapa warga yang belum menerima air, bukan hanya berapa banyak tangki yang telah diberangkatkan," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Distribusi darurat dinilai Puan harus disesuaikan dengan kebutuhan minimum harian setiap jiwa secara merata.

"Jangan sampai masyarakat, terutama lansia, ibu hamil, anak-anak, dan penyandang disabilitas, harus mengantre berjam-jam tanpa kepastian atau berjalan jauh membawa air," sebut Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Pengawasan ketat terhadap operasional dan fasilitas umum juga menjadi penekanan utama agar pelayanan tidak terhenti.

"Fasilitas-fasilitas umum harus masuk dalam urutan prioritas karena terhentinya akses air dapat segera berkembang menjadi masalah kesehatan, sanitasi, dan keselamatan masyarakat," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan turut mengingatkan pemerintah daerah agar mencegah terjadinya lonjakan harga air di wilayah yang terdampak krisis.

"Pemerintah daerah harus mengawasi harga air di wilayah terdampak. Kelangkaan tidak boleh dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar," ujar Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Layanan distribusi air darurat diharapkan dapat diakses oleh publik tanpa beban biaya tambahan.

"Jika air bersih harus diperoleh melalui distribusi darurat, Pemerintah wajib memastikan layanan tersebut dapat diakses tanpa membebani masyarakat," tutur Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Terkait indikator penanganan, DPR berkomitmen mengawasi pemenuhan pasokan hingga kondisi pulih sepenuhnya.

"Ukuran keberhasilannya harus jelas, bahwa seluruh warga menerima air dalam jumlah yang memadai, tidak ada fasilitas publik yang berhenti beroperasi, tidak terjadi kenaikan penyakit akibat kualitas air buruk, dan semakin sedikit wilayah yang kembali mengalami krisis pada musim kemarau berikutnya," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali kewajiban negara atas pemenuhan hak dasar rakyat.

"Negara wajib memenuhi kebutuhan hak dasar warga, termasuk pemenuhan terhadap tersedianya air bersih," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Sementara itu, penanganan teknis di daerah mulai dijalankan oleh BUMD. Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor telah menyalurkan 385.000 liter air bersih ke wilayah kekeringan guna mendukung aktivitas harian dan roda ekonomi.

Direktur Umum Perumda Tirta Kahuripan Abdul Somad menyampaikan komitmen perusahaan dalam merespons penetapan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi kekeringan oleh Pemkab Bogor.

"Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sebagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih, kami memiliki tanggung jawab untuk hadir ketika masyarakat membutuhkan. Hingga saat ini tercatat 385.000 liter air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang sudah disalurkan ke berbagai wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Bogor," kata Abdul Somad, Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Guna mempercepat pasokan, Tirta Kahuripan menyiagakan 12 armada tangki, memfungsikan delapan instalasi pengolahan air sebagai stasiun pengisian, serta mengoperasikan mobile WTP di lokasi terdampak melalui koordinasi bersama BPBD Kabupaten Bogor, Pemdam Kebakaran, Dinsos, PMI, dan BBWS.