Prabowo Targetkan Bursa Mineral dan Komoditas Beroperasi 2027

Pemerintah Indonesia menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini disiapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar produsen menjadi penentu harga komoditas dunia pada Sidang Tahunan MPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Investor Daily.

Prabowo menegaskan bahwa penyiapan lembaga baru tersebut bertujuan membentuk harga referensi domestik atau Indonesia Reference Price bagi berbagai komoditas unggulan ekspor.

"Kita akan segera memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Meskipun Indonesia telah lama menjadi salah satu produsen utama untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet, Prabowo menilai posisi tersebut belum diimbangi oleh wewenang penentuan harga secara mandiri.

"Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, karet, dan berbagai komoditas lainnya," ujarnya.

Guna mengatasi ketergantungan pada bursa luar negeri, pemerintah berencana membentuk pasar domestik yang lebih transparan dan likuid. Skema regulasi penyiapan bursa ini ditargetkan rampung dibahas bersama DPR RI paling lambat pada 17 September 2026.

"Kita menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya. Kita menanggung biaya produksinya, pusat keuangan di luar negeri menikmati sebagian besar nilai transaksinya dan menyimpan keuntungannya. Padahal mereka tidak punya komoditas tersebut," kata Prabowo.

Integrasi ekosistem perdagangan diharapkan dapat memberi kepastian harga serta memperkuat daya tawar para pelaku usaha lokal di kancah global.

"Kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia, untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia," ujar Prabowo.

Sistem ini dirancang untuk menyatukan produsen, petani, eksportir, hingga investor dalam satu wadah pasar berjangka yang kredibel.

"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia," katanya.

Perubahan mendasar ini dinilai penting agar modal serta keuntungan finansial dari komoditas dalam negeri tidak terus mengalir ke luar negeri.

"Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain," tegasnya.

Pemerintah menekankan komitmennya untuk mengendalikan rantai pasok secara mandiri dari hilir hingga pembentukan harga.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia," lanjut Prabowo.

Penguatan struktur pengawasan lembaga baru ini dilakukan melalui revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa usulan nama calon Anggota Dewan Komisioner yang akan menjabat Kepala Eksekutif Pengawas bursa telah diserahkan pemerintah ke DPR.

"Harapannya (ADK) tersebut bisa bekerja sama dengan kami Anggota Dewan Komisioner yang ada, kemudian tentu saja bisa menjalankan mandat undang-undang dengan baik, karena ini sesuatu yang baru dan ini adalah harapan kami semua yang sangat besar terhadap BMKS ini," kata Friderica, Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya, Bappebti mencatat nilai transaksi perdagangan berjangka komoditi periode Januari hingga November 2025 mencapai Rp 42.867 triliun. Tantangan utama kini bergeser pada konsolidasi likuiditas dan data transaksi agar harga acuan Indonesia diakui pasar internasional.