Presiden Prabowo Dorong Operasional Bursa Mineral dan Komoditas Strategis 2027

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah untuk mengakhiri praktik penetapan harga komoditas ekspor nasional yang selama ini dikendalikan oleh bursa luar negeri, dengan menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis resmi beroperasi pada 1 Januari 2027, dilansir dari Detik Finance.

Pembentukan bursa ini diharapkan menciptakan pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia bagi para pelaku industri global. Rencana ini merupakan langkah strategis bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kemandirian ekonomi Indonesia.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026, Prabowo menyatakan, "Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Segera mohon dibahas oleh DPR RI, dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya." Ia juga menegaskan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan DPR.

Prabowo mengkritik ketimpangan ekonomi yang berlangsung puluhan tahun, khususnya soal harga komoditas Indonesia yang sering ditentukan di luar negeri. "Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di bursa komoditas negara lain," ujar Prabowo.

Menurutnya, mekanisme pasar global saat ini tidak adil bagi negara penghasil. "Masa mereka yang tidak punya komoditas ini menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tidak masuk akal," tegasnya. "Kita yang punya barang, orang lain yang menentukan harganya," tambahnya.

Prabowo menjelaskan Indonesia akan menciptakan Indonesia Reference Price (Harga Referensi Indonesia) sebagai bagian dari pengawasan pasar yang diawasi OJK. Hal ini bertujuan untuk memperkecil ruang penipuan dan meningkatkan transparansi data transaksi di pasar komoditas.

Selain itu, Prabowo mendukung langkah reformasi pasar modal melalui agenda demutualisasi yang dijalankan OJK. Ia menilai hal ini penting untuk meningkatkan standar pasar keuangan Indonesia dan memberikan akses permodalan yang adil bagi startup dan UMKM agar bisa berkembang.

"Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin," ujar Prabowo.

Dengan penguatan bursa modal dan kehadiran bursa komoditas strategis, Prabowo optimistis posisi tawar Indonesia di pasar internasional akan meningkat. "Indonesia akan berhenti menjadi tempat komoditas digali tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia," pungkasnya.