Pengadilan Macau Tegagkan Dakwaan Keamanan Nasional Terhadap Au Kam San

Pengadilan Macau menegakkan dakwaan tuduhan subversi terhadap mantan anggota parlemen pro-demokrasi Au Kam San pada Rabu (2/7/2025). Tindakan ini menandai kasus pertama di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional sejak diberlakukan pada tahun 2009.

Pria berusia 69 tahun tersebut dituduh memberikan informasi palsu kepada organisasi anti-China di luar negeri guna menghasut kebencian. Hakim menyetujui pengacara bentukan pemerintah dan menyatakan tindakan Au memenuhi unsur pelanggaran berat.

Au berisiko menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara atas tuduhan subversi kekuasaan negara, pelanggaran kerahasiaan, serta menjalin kontak dengan pihak asing. Hakim menetapkan penunjukan pengacara publik demi menjaga kepentingan keamanan nasional.

Putri Au yang berdomisili di London, Au Hon I, menyatakan pihak keluarga tidak diberikan akses komunikasi selama hampir satu tahun. Pihaknya juga tidak diizinkan menyediakan penasihat hukum independen untuk mendampingi ayahnya.

"Selama hampir satu tahun keluarga saya tidak dapat berbicara dengan ayah saya karena dia ditahan dalam penahanan inkomunikado yang kejam," kata Au Hon I, putri Au Kam San.

Ia menambahkan bahwa penunjukan pengacara dilakukan secara sepihak oleh pengadilan tanpa persetujuan terbuka dari pihak keluarga.

"Dia selalu percaya pada sistem peradilan Macau," kata Au Hon I, putri Au Kam San.

"Dia begitu mempercayainya sehingga merasa akan dilindungi oleh sistem peradilan yang justru menempatkannya di tempatnya berada saat ini," kata Au Hon I, putri Au Kam San.

Putrinya menilai perlakuan terhadap ayahnya lebih buruk dibandingkan kasus hukum serupa di Hong Kong.

"Ini jauh lebih buruk daripada Hong Kong," kata Au Hon I, putri Au Kam San.

Pengacara Au di luar negeri, Michael Polak, menyebut konsulat Portugal telah mengajukan permohonan akses namun ditolak oleh otoritas lokal. Uni Eropa turut mengeluarkan pernyataan bahwa penolakan proses hukum yang adil melanggar hak-hak Au.