Pemkot Kupang Minta Tambahan Kuota Minyak Tanah 500 Kiloliter

Pemerintah Kota Kupang resmi mengajukan penambahan kuota minyak tanah sebesar 500 kiloliter atau 500.000 liter kepada PT Pertamina guna mengatasi persoalan kelangkaan serta lonjakan harga di tingkat konsumen pada Jumat (14/8/2026).

Langkah pengajuan kuota tambahan ini diambil setelah Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo melakukan inspeksi mendadak di Pangkalan Kachuga, Kelurahan Oebobo, bersama jajaran Pemkot Kupang dan perwakilan Pertamina.

Dalam tinjauan lapangan tersebut, Christian menegaskan bahwa alur distribusi minyak tanah bermula dari depo Pertamina Tenau menuju agen dan pangkalan, sehingga seluruh rantai penyaluran wajib berjalan sesuai aturan demi menjamin pasokan warga.

"Ini bukti bahwa Pemerintah Kota peduli terhadap keluhan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat untuk membeli minyak tanah langsung di pangkalan, bukan melalui pengecer, karena harga di tingkat pengecer bisa tidak terkontrol," kata Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo.

Guna memastikan pemerataan, keberadaan 836 pangkalan dan lima agen di Kota Kupang dinilai perlu diawasi secara ketat agar barang tidak jatuh ke tangan pihak tidak bertanggung jawab.

"Pangkalan ini ada 836. Ini harus kita jaga baik-baik supaya mereka menjual langsung kepada masyarakat, bukan kepada oknum-oknum yang menjual lagi," ujar dr. Christian Widodo.

Upaya penambahan pasokan langsung ditindaklanjuti oleh Pemkot Kupang melalui pengiriman dokumen resmi permohonan pasokan ke pihak Pertamina.

"Setelah ini saya langsung tindak lanjuti. Saya akan tanda tangan surat pengajuan permohonan penambahan kuota sebesar 500 kiloliter atau 500 ribu liter," ungkap dr. Christian Widodo.

Penurunan alokasi kuota minyak tanah Kota Kupang tercatat dari 22.000 kiloliter pada tahun 2025 menjadi sekitar 21.000 kiloliter pada 2026, atau berkurang 2,2 persen. Kendati demikian, Wali Kota menegaskan masalah utama juga dipicu oleh aksi aksi pemborongan barang.

"Kalau bicara Kota Kupang sebenarnya kurang tidak. Hanya itu tadi, jangan ada yang membeli banyak, menimbun, lalu menjual lagi. Masyarakat harus langsung ke pangkalan," tegas dr. Christian Widodo.

Untuk mengamankan kebutuhan warga sekitar pangkalan, distribusi ditegaskan harus mengutamakan masyarakat yang berada pada zonasi terdekat atau ring satu.

"Distribusinya harus merata. Tetapi ada aturan juga, pangkalan harus melayani warga sekitar dulu, ring satu dulu. Karena warga di luar ring satu juga punya pangkalan sendiri," ujar dr. Christian Widodo.

Sisi pengawasan harga turut diperketat oleh pihak Pertamina dengan membuka saluran aduan bagi warga yang menemukan pelanggaran harga eceran tertinggi di lapangan.

"Kalau ada yang menjual di atas HET, silakan dilaporkan kepada kami melalui Call Center 135 atau melalui layanan pengaduan Disperindag. Kami akan tindak lanjuti," kata Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga NTT, Mohammad Ali Uraidy.

Sementara itu, pangkalan penerima pasokan rutin mengaku terus mengupayakan pembagian komoditas tersebut secara merata kepada warga sekitarnya.

"Kami menerima sekitar 600 liter atau tiga drum minyak tanah per minggu untuk dibagikan secara adil," kata Pemilik Pangkalan Kachuga, Maria Theresa Guteres.

Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian secara berlebihan serta melaporkan setiap indikasi kecurangan distribusi kepada pihak berwenang.