Pemkot Kupang Perketat Pengawasan Pangkalan Cegah Spekulasi Minyak Tanah

Pengawasan distribusi dan skema penjualan berbasis zonasi di 836 pangkalan kini diperketat oleh Pemerintah Kota Kupang guna memutus aksi penimbunan serta spekulasi harga minyak tanah di tingkat pengecer. Langkah tanggap ini diambil usai Wali Kota Kupang Christian Widodo menggelar inspeksi mendadak di Pangkalan Kachuga, Kelurahan Oebobo, pada Jumat (14/8/2026).

Keterbatasan pasokan di lapangan dipicu oleh penurunan alokasi kuota minyak tanah untuk Kota Kupang dari 22 ribu kiloliter pada 2025 menjadi sekitar 21 ribu kiloliter pada 2026, atau berkurang sebesar 2,2 persen. Selain faktor penurunan kuota, pola distribusi juga terganggu akibat munculnya praktik pemborongan barang untuk dijual kembali di atas harga wajar.

Guna merespons gejolak tersebut, Pemerintah Kota Kupang resmi mengajukan permohonan tambahan alokasi pasokan sebesar 500 kiloliter kepada PT Pertamina Patra Niaga.

"Setelah ini saya langsung tindak lanjuti. Saya akan tanda tangan surat pengajuan permohonan penambahan kuota sebesar 500 kiloliter atau 500 ribu liter," kata Christian Widodo, Wali Kota Kupang.

Ia mengingatkan agar seluruh pangkalan dan lima agen yang beroperasi di wilayahnya mengutamakan penjualan langsung kepada warga lokal sesuai jatah alokasi yang ditetapkan.

"Kalau bicara Kota Kupang sebenarnya kurang tidak. Hanya itu tadi, jangan ada yang membeli banyak, menimbun, lalu menjual lagi. Masyarakat harus langsung ke pangkalan," kata Christian Widodo, Wali Kota Kupang.

Imbauan juga disampaikan kepada warga agar tidak melakukan aksi borong secara berlebihan yang berpotensi memicu lonjakan harga di luar kontrol pangkalan resmi.

"Ini bukti bahwa Pemerintah Kota peduli terhadap keluhan masyarakat. Kami mengimbau masyarakat untuk membeli minyak tanah langsung di pangkalan, bukan melalui pengecer, karena harga di tingkat pengecer bisa tidak terkontrol," terang Christian Widodo, Wali Kota Kupang.

Stabilitas pasokan dinilai sangat bergantung pada kedisiplinan pengelola pangkalan dalam menyalurkan BBM bersubsidi ini kepada pembeli end-user.

"Pangkalan ini ada 836. Ini harus kita jaga baik-baik supaya mereka menjual langsung kepada masyarakat, bukan kepada oknum-oknum yang menjual lagi," katanya Christian Widodo, Wali Kota Kupang.

Batasan volume pembelian harian per warga menjadi instrumen penting untuk mencegah penguasaan stok oleh oknum spekulan.

"Pangkalan harus menjual langsung kepada masyarakat. Jatahnya juga harus diperhatikan, jangan sampai ada yang membeli berlebihan. Kalau kemudian dijual lagi, harganya pasti sulit kita kontrol," tegasnya Christian Widodo, Wali Kota Kupang.

Penerapan aturan prioritas zonasi wilayah terdekat atau ring satu diwajibkan sebelum pangkalan melayani konsumen dari area lain.

"Distribusinya harus merata. Tetapi ada aturan juga, pangkalan harus melayani warga sekitar dulu, ring satu dulu. Karena warga di luar ring satu juga punya pangkalan sendiri," lanjut dia Christian Widodo, Wali Kota Kupang.

Langkah tegas disiapkan oleh pihak penyalur resmi terhadap pengelola pangkalan yang mematok harga melebihi penetapan pemerintah.

"Kalau ada yang menjual di atas HET dan diketahui masyarakat, silakan dilaporkan kepada kami melalui Call Center 135 atau melalui layanan pengaduan Disperindag. Kami akan tindak lanjuti, bahkan dapat memberikan sanksi tegas sampai dengan pemutusan hubungan usaha bagi pangkalan yang terbukti menjual di atas HET," katanya Mohammad Ali Uraidy, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga NTT.

Mekanisme penyaluran bahan bakar bersubsidi di pangkalan dihitung berdasarkan pasokan volume berkala dan bukan mengacu pada jumlah kepala keluarga.

"Pangkalan diharapkan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat di wilayah sekitarnya agar distribusi berjalan merata," ujarnya Mohammad Ali Uraidy, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga NTT.

Melalui basis kuota volume tersebut, setiap pangkalan rata-rata memperoleh pasokan mingguan sebanyak 600 liter.

"Contohnya, satu pangkalan menerima sekitar 600 liter per minggu atau 3 drum, sehingga per bulan sekitar 2.400 liter. Pangkalan diminta memprioritaskan warga sekitar agar distribusi merata," tukas dia Mohammad Ali Uraidy, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga NTT.

Tingginya permintaan di tingkat pemakai disebabkan oleh pemanfaatan minyak tanah sebagai sarana utama kebutuhan domestik harian warga.

"Kebutuhan minyak tanah masyarakat di sekitar pangkalan cukup tinggi karena digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga, termasuk memasak, air minum, dan kebutuhan mandi," katanya Maria Theresa Guteres, Pemilik Pangkalan Kachuga.