Pemerintah Patok Mandatori BBM Campuran Etanol 20 Persen pada 2029

Pemerintah Indonesia menargetkan penerapan bahan bakar minyak dengan campuran etanol sebesar 20 persen atau E20 secara nasional pada 2029. Kebijakan strategis ini dirancang untuk menekan ketergantungan impor bahan bakar fosil serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global.

Langkah perluasan bauran energi terbarukan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi, dalam acara MINDialogue di Jakarta pada Rabu (12/8/2026). Saat ini, tingkat kewajiban pencampuran bioetanol dalam bensin domestik baru menyentuh angka lima persen atau E5.

Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian, menjelaskan bahwa target E20 membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai dari sektor pertanian seperti tebu dan singkong. Pemerintah berencana memanfaatkan proyek lumbung pangan di Papua sebagai penyedia utama molase atau tetes tebu.

"Kami berharap dapat menerapkan campuran etanol 20 persen pada tahun 2029," ujar Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian.

Elen menambahkan bahwa kebijakan energi nasional merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita yang menempatkan ketahanan energi sebagai prioritas utama.

"Arahan Presiden di bawah program Asta Cita jelas: ketahanan energi adalah fondasi krusial, diikuti oleh hilirisasi industri," kata Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian.

Di samping perencanaan jangka panjang, pemerintah menjamin stabilitas harga bahan bakar bersubsidi di pasar domestik.

"Presiden telah menjamin bahwa harga BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, akan tetap pada level saat ini hingga akhir tahun," tegas Elen Setiadi, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian.

Penguatan payung hukum pemanfaatan bahan bakar nabati juga telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 113.K/EK.05/MEM.E/2026 tertanggal 3 Maret 2026. Regulasi ini mewajibkan seluruh badan usaha BBM melakukan pencampuran BBN untuk lima kategori produk, mencakup biodiesel subsidi dan nonsubsidi, bioetanol, diesel biohidrokarbon, hingga bioavtur penerbangan.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa Indonesia perlu membangun 30 hingga 50 pabrik bioetanol baru untuk mengejar ketertinggalan dari negara seperti India yang telah menerapkan E20 dan Brasil dengan E100. Kebutuhan pabrik baru ini dinilai strategis untuk mengalihkan dana impor agar mengalir langsung ke petani lokal.

"Saya melihat pameran tadi sudah mampu menuju E10, etanol 10, jadi bensin nanti dicampur 10% etanol tapi tadi para petugas mengatakan kita bisa sampai E20. Butuh pabrik, tadi pabriknya yang kita miliki baru 1 pabrik tadi saya putuskan kita bangun minimal 30 pabrik kalau perlu sampai 50 pabrik," katanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Prabowo turut membandingkan pencapaian Indonesia dengan negara lain dalam pemanfaatan bensin ramah lingkungan.

"India sudah E20, India sudah E20, Brasil sudah E100. Masa Indonesia gak bisa, Indonesia bisa kan? bisa? bisa," katanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Saat ini, produk BBN jenis bioetanol telah dipasarkan secara terbatas lewat produk Pertamax Green 95 (E5) di 170 SPBU Pertamina wilayah Jakarta dan Jawa Timur dengan harga Rp16.600 per liter per 1 Agustus 2026. Sementara itu, Kementerian ESDM menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) BBN Bioetanol murni periode Agustus 2026 sebesar Rp11.695 per liter.

Dukungan terhadap percepatan program ini juga disampaikan oleh pimpinan badan usaha milik negara penyedia energi.

"Jadi mungkin Bapak bertanya kenapa Pertamina ada di sini Pak, tapi Bapak lihat bahwa kami ingin berkontribusi di bioenergi Pak. Jadi kami juga ingin terima kasih Pak yang B50, selamat, kami juga punya cita-cita dan semangat yang sama untuk E20 Pak," kata John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy.

John Anis menekankan pentingnya komitmen untuk memperluas jangkauan distribusi bioetanol di tanah air.

"Jadi kita nggak mau kalah Pak, kita harus kejar mereka. Kita baru E5 Pak. Jadi ini E5 di 170 outlet kami di Jawa Timur dan di Jakarta," katanya John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy.

Ia menyoroti dampak positif investasi pabrik bioetanol domestik terhadap perekonomian para petani.

"Jadi impor daripada uangnya ke luar Pak, kasih petani Pak," tegas John Anis, CEO Pertamina New & Renewable Energy.

Laporan penetapan harga indikasi bioetanol disampaikan secara resmi oleh otoritas terkait.

"Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) untuk Biodiesel dan Bioetanol bulan Agustus 2026 telah resmi ditetapkan," tulis akun Instagram resmi @djebtke, Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM.