Pemerintah Siapkan Mandatori Bioetanol E10 Secara Bertahap Mulai 2027

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana penerapan program mandatori bioetanol secara bertahap, yang dimulai dengan campuran etanol 10 persen (E10) pada 2027 di Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026), dilansir dari Detik Finance.

Pemerintah menargetkan implementasi bioetanol dapat berkembang hingga ke tingkat E20 pada periode 2028-2029. Pengembangan industri bahan baku dalam negeri disiapkan terlebih dahulu agar pelaksanaan kebijakan ini tidak memicu ketergantungan baru pada impor etanol.

Program ini dirancang mengadopsi keberhasilan strategi penerapan mandatori biodiesel yang telah berjalan di Indonesia. Pengkajian dan pengusulan program mandatori bioetanol sendiri sudah dilakukan sejak tahun 2025.

"Bertahap, bertahap. Mungkin kita akan bertahap di E10 dulu ya. E10 mungkin 2027 dan langsung ke E20 ya.

Jadi goal-nya itu mungkin setelah perencanaannya selesai. Jadi kita bertahap dulu, kita melakukan copy paste dari strategi yang dilakukan oleh B10, B20, B30 sampai sekarang B50," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Penerapan kebijakan bioetanol ditujukan untuk menghemat cadangan devisa dengan menekan volume impor BBM jenis bensin. Persiapan infrastruktur industri hulu menjadi fokus utama pemerintah dalam satu hingga dua tahun ke depan.

"Kenapa? Karena begitu etanol kita terapkan mandatory, maka kita bisa melakukan efisiensi atau penghematan terhadap impor BBM jadi untuk bensin. Tetapi kita tidak pengen begitu kita terapkan E20 tapi etanolnya kita impor. Maka sekarang kita mempersiapkan industrinya dulu," beber Bahlil.

Pasokan bahan baku etanol akan mengandalkan hasil komoditas pertanian lokal seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah turut mendesain kawasan perkebunan tebu terintegrasi yang mencontoh model industri hilirisasi di Brasil.

"Nah industrinya di mana? Ya itu bahan bakunya adalah singkong, tebu, kemudian jagung dan beberapa komoditas lain. Nah 1-2 tahun ini kita melakukan persiapan, setelah itu kita mandatory full E20," paparnya melanjutkan.

Sistem fleksibilitas produksi akan diterapkan pada fasilitas pengolahan tebu nasional. Fasilitas tersebut dirancang agar dapat mengalihkan hasil produksi antara gula atau etanol secara terintegrasi menyesuaikan pergerakan harga pasar komoditas global.

"Begitu harga etanol naik, dia akan di-switch ke etanol. Tapi begitu harga gulanya naik, dia akan switch ke gula. Jadi dua model ini akan kita lakukan dan ini sedang dilakukan pematangan terhadap beberapa industri dan perusahaan yang akan kembangkan," pungkas Bahlil.