Pemerintah Pisahkan Anggaran MBG dan Pendidikan Mulai 2028

Pemerintah memastikan bakal mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pos anggaran Makan Bergizi Gratis dari dana pendidikan secara efektif pada 2028. Penyesuaian tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/7/2026).

Purbaya menegaskan bahwa implementasi keputusan badan peradilan konstitusi tersebut tidak bisa langsung diterapkan untuk APBN tahun ini maupun tahun depan. Pembahasan anggaran untuk periode berjalan dan tahun berikutnya telah disetujui bersama oleh pemerintah pusat dan DPR.

"Kita ikutin putusan MK. Tahun 2028 kan?" kata Purbaya.

Ia menyampaikan penegasan kembali mengenai kepastian skema pelaksanaan penyesuaian alokasi anggaran tersebut.

"Kita akan ikutin, kita akan lihat. Mungkin kalau kita ikutin di 2028 ya untuk anggaran 2028-lah," ujar Purbaya.

Bendahara negara ini menjelaskan alasan teknis di balik penetapan waktu pelaksanaan pemisahan anggaran yang baru dimulai pada 2028. Perubahan postur anggaran yang mendadak pada periode berjalan berpotensi mengganggu proses yang sudah mendekati tahap finalisasi.

"Kalau ini kan udah dibahas pemerintah pusat. Nanti pusing kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028.

Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti nggak keburu," kata Purbaya.

Kementerian Keuangan hingga saat ini belum menghitung secara rinci dampak finansial dari pemisahan anggaran program gizi tersebut terhadap kondisi fiskal negara. Purbaya juga belum menggelar pertemuan teknis dengan Kepala Badan Gizi Nasional yang baru, Sudaryono, untuk membahas evaluasi program maupun keputusan MK tersebut.

"Belum, dia masih konsolidasi. Setelah konsolidasi selesai baru saya ketemu. Kayaknya minggu depan saya ketemu dia, ketemu beliau," ujar Purbaya.