Pemerintah Akui Kendala Logistik Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T

Pemerintah Indonesia mengakui adanya berbagai tantangan berat terkait rantai pasok dan kapasitas logistik dalam pelaksanaan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Pengakuan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (14/7/2026), dilansir dari Detik Finance. Hambatan di lapangan ini menjadi perhatian serius pemerintah setelah mendapat sorotan dari legislatif.

"Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," kata Purbaya saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR terhadap RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026).

Penegasan mengenai kendala utama operasional program jaminan pemenuhan gizi ini kembali ditekankan oleh Bendahara Negara tersebut yang memfokuskan masalah pada wilayah pinggiran.

"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan dan kapasitas logistik terutama di wilayah 3T," ujarnya.

Guna mengatasi persoalan jalur distribusi tersebut, pemerintah menginstruksikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengoptimalkan potensi ekonomi di sekitar wilayah terdampak.

"Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujar Purbaya.

Di sisi lain, pendistribusian makanan bergizi ini sempat dihentikan sementara selama masa libur sekolah dan kini telah resmi digulirkan kembali sejak Senin (13/7/2026).

"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujar Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dalam keterangan tertulis, Senin (13/7).