Pemerintah Evaluasi dan Pangkas Anggaran Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengindikasikan peluang efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun berjalan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pemerintah masih mengkaji penetapan angka pasti, besaran penurunan anggaran, serta kalkulasi kebutuhan riil di lapangan. Pagu anggaran MBG yang awalnya mencapai Rp 335 triliun sebelumnya telah direvisi menjadi Rp 268 triliun.

Purbaya berrencana melangsungkan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang guna memfinalisasi strategi penyesuaian anggaran tersebut.

"Saya mau ketemu (Kepala BGN) minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," kata Purbaya.

Mengenai kekhawatiran keterkaitan skema anggaran MBG dengan alokasi dana pendidikan, Purbaya menegaskan hal tersebut semestinya tidak terjadi dan pihak Kemenkeu akan meninjau ulang skema pertanggungjawaban.

"Nggak tahu, akan saya cek lagi. Tapi enggak mestinya sih," jelasnya.

Mengenai kabar potensi penghematan hingga Rp 40 triliun, Purbaya memaparkan bahwa pemotongan tersebut merupakan usulan dari pihak BGN sendiri.

"Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," ucap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6/2026).

Demi meningkatkan akuntabilitas, Kemenkeu bersiap menerjunkan personel daerah untuk memantau langsung instansi pelaksana di lapangan.

"Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya," ucapnya.

Dari sisi tata kelola, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah membutuhkan waktu satu bulan untuk menuntaskan hambatan operasional, seperti penyalahgunaan program, penentuan titik penerima, dan ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan," kata Zulhas dalam keterangannya usai rapat terbatas bersama Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Zulhas membeberkan sejumlah temuan lapangan yang mendasari langkah perbaikan sistemik tersebut.

"Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya," kata Zulhas.

Hasil pembenahan tata kelola tersebut akan diserahkan langsung kepada Presiden untuk memperoleh keputusan akhir.

"Langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya," ucapnya.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa fokus utama evaluasi internal saat ini menyasar pada validasi data sasaran penerima manfaat.

"Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan?

Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami," kata Agustina kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

BGN juga akan menerapkan digitalisasi sistem pertanggungjawaban SPPG untuk mempermudah pengawasan anggaran, serta merumuskan pembaharuan skema insentif agar lebih proporsional bagi setiap unit pelayanan.

"Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil," katanya.