KPPU Fokuskan Pengawasan pada Sektor Logistik dan Pangan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memperluas cakupan pengawasannya ke sektor infrastruktur logistik, pangan, energi, hingga ekonomi digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dilansir dari Detik Finance, fokus baru ini disampaikan langsung oleh Ketua KPPU terpilih, Gopprera Panggabean, dalam sebuah media briefing di kantor KPPU, Jakarta Pusat, pada hari Rabu. Peningkatan efisiensi biaya logistik menjadi perhatian utama karena sektor ini sangat memengaruhi pengeluaran para pelaku usaha secara keseluruhan di Indonesia.

"Biaya biaya logistik memang cukup, besar juga memengaruhi cost, dari pelaku usaha ya, biaya logistik kita kan cukup, cukup tinggi juga," kata Gopprera Panggabean, Ketua KPPU.

Selain fokus pada infrastruktur logistik, pihak komisi juga memberikan prioritas tinggi pada perbaikan indeks persaingan usaha yang dinilai erat kaitannya dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen. Pihak KPPU berkomitmen untuk memantau struktur pasar agar terhindar dari penguasaan sepihak yang merugikan iklim bisnis.

"Jadi, ini peran KPPU terkait dengan, ada beberapa dimensi, yang diukur ya, untuk indeks persaingan, salah satunya misalnya, struktur, artinya struktur pasar, yang oligopoli monopoli, kita harus masukin, jangan sampai memang, pelaku-pelaku usaha itu, melakukan, praktek-praktek, praktek monopoli itu, atau persaingan tidak sehat," terang Gopprera Panggabean, Ketua KPPU. Struktur kepemimpinan baru KPPU ini dijabat oleh Gopprera Panggabean sebagai Ketua dan Hilman Pujana selaku Wakil Ketua untuk periode tugas 9 Juli 2026 hingga 8 Januari 2029.

Mekanisme pemilihan internal tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Duet pimpinan baru ini memikul tanggung jawab untuk mengawal penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli serta pengawasan kemitraan UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.