KPK Tangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Nusa Tenggara Barat pada Senin (20/7/2026). Tindakan hukum ini diikuti dengan penyegelan ruang kerja bupati serta kantor Dinas Pekerjaan Umum setempat oleh tim penyidik.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto ketika dihubungi, Senin (20/7/2026).

Pihak komisi antirasuah belum menguraikan detail kasus korupsi yang menjerat Lalu Ahmad Zaini ataupun merinci pihak-pihak lain yang ikut diamankan. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum para pihak terperiksa tersebut.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dihubungi.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Akhmad Saikhu membenarkan bahwa ruang kerja bupati di pusat perkantoran Pemkab Lombok Barat telah diberi segel penindakan oleh KPK sejak Senin pagi.

"Iya, begitu paginya kami masuk kantor, situasinya sudah seperti itu (tersegel dengan lambang KPK)," katanya.

Menurut penjelasan Saikhu, bupati beserta jajaran pejabat daerah sempat menghadiri kegiatan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di halaman kantor bupati sampai Senin subuh sebelum penyegelan terjadi.

"Selesai nonton, kami pada pulang, dan paginya pas balik kantor, situasinya sudah seperti ini, kami kaget," ucapnya.

Pemerintah daerah kemudian berusaha menghubungi Lalu Ahmad Zaini melalui ajudannya, namun saluran telepon sang bupati sudah terputus.

"Dikontak, sudah tidak aktif," ujarnya.

Hingga saat ini, pihak sekda belum dapat memastikan keterkaitan hilangnya bupati dengan rangkaian penggeledahan KPK yang juga menyasar kantor Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat.

"Kami belum bisa menyampaikan informasi apapun, baiknya kita menunggu resmi dari pihak yang melakukan kegiatan ini (penyegelan)," katanya.

Penangkapan Lalu Ahmad Zaini menambah deretan panjang kepala daerah yang terjaring operasi senyap KPK belakangan ini. Sebelumnya, lembaga antirasuah tersebut juga memproses hukum Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Langkat Syah Afandin, serta Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby atas berbagai kasus dugaan suap dan gratifikasi.