Instansi Pemerintah Persiapkan Evaluasi Pelayanan Publik PEKPPP 2026

Sejumlah instansi pemerintah daerah dan instansi vertikal menggelar persiapan intensif untuk menghadapi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026. Rangkaian kegiatan evaluasi mandiri hingga rapat koordinasi penajaman bukti dukung berlangsung sejak Selasa (14/7/2026) hingga Senin (20/7/2026).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menyelenggarakan PEKPPP untuk mengukur kualitas pelayanan publik pada instansi pemerintah. Penilaian tersebut nantinya menghasilan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagai indikator utama kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Purworejo memulai rangkaian sosialisasi PEKPPP Mandiri pada Selasa (14/7/2026) di Ruang Arahiwang Sekretariat Daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dan kecamatan se-Kabupaten Purworejo, termasuk Kasi Pembangunan Kecamatan Loano, Supanjang Hartanto.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat turut menyelenggarakan rapat persiapan pada Kamis (16/7/2026) yang dipimpin langsung oleh Ketua PA Jakarta Pusat, Muhammad Aliyuddin. Rapat tersebut membahas kesiapan dokumen pendukung, standar pelayanan, hingga pengembangan inovasi layanan.

Sementara itu, Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI menggelar kegiatan Penajaman Bukti Dukung Penilaian Mandiri PEKPPP 2026 secara virtual pada Senin (20/7/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran satuan kerja Kemenag se-Indonesia, termasuk Kankemenag Kota Bukittinggi dan Kankemenag Kota Yogyakarta.

Dalam penguatan internal tersebut, Kankemenag Kota Yogyakarta mengutus Tim PEKPPP yang diketuai oleh Kasubbag Tata Usaha Ahmad Mustafid, dengan Pembina Kepala Kantor Ahmad Shidqi. Tim tersebut terbagi dalam beberapa penanggung jawab aspek, antara lain Aspek Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Pelaporan Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Aspek Inovasi.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi menekankan pentingnya substansi evaluasi dalam proses penilaian ini.

"PEKPPP bukan sekadar memenuhi aspek administrasi, tetapi menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Melalui penajaman bukti dukung ini, kita berharap seluruh indikator dapat dipenuhi secara optimal sehingga pelayanan yang diberikan semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," ujar H. Irwan, Kakan Kemenag Kota Bukittinggi.

Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan Kankemenag Kota Yogyakarta juga menyampaikan pandangannya mengenai pemenuhan indikator evaluasi tersebut.

“PEKPPP bukan sekadar memenuhi administrasi penilaian, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui penajaman bukti dukung ini, kami berharap seluruh indikator dapat dipenuhi secara optimal sehingga pelayanan publik yang diberikan benar-benar berdampak dan semakin berkualitas,” kata H. Ahmad Shidqi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

Proses penajaman materi penilaian dan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ini melibatkan bimbingan langsung dari Biro Ortala Kemenag RI, dengan narasumber Riza Nugraha Putra dari Bagian Tata Laksana.