Kemenkeu Ambil Alih Pengelolaan Saham dan Utang KCIC Whoosh

Kementerian Keuangan akan mengambil alih porsi saham Indonesia sebesar 60 persen sekaligus utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pada Rabu (5/8/2026). Dilansir dari Investor Daily, pengalihan tersebut dipastikan tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengelolaan saham dan skema utang Whoosh tersebut rencananya dijalankan melalui Special Mission Vehicle (SMV) fiskal di bawah naungan Kementerian Keuangan. Saat ini pemerintah tengah mengkaji entitas SMV yang bakal ditugaskan untuk mengelola peralihan tersebut.

"Nanti akan kita pakai tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Skema pengalihan lewat entitas khusus ini menjamin utang proyek kereta cepat tidak serta-merta berubah menjadi kewajiban langsung APBN. Seluruh beban pendanaan dan tata kelola utang bakal ditopang penuh oleh kapasitas keuangan SMV yang ditunjuk.

"Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun dikelola oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Terdapat dua entitas SMV di bawah Kementerian Keuangan yang dinilai memiliki kemampuan finansial memadai untuk mengelola aset tersebut. Kendati demikian, penunjukan resmi pihak pengelola masih belum ditetapkan.

"Ada dua, pokoknya cukup, uangnya cukup," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Salah satu entitas yang sempat disinggung adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Meski begitu, Kementerian Keuangan menekankan bahwa belum ada keputusan final mengenai penunjukan PT SMI dalam pengalihan aset ini.

Melalui skema baru ini, kepemilikan saham Indonesia sebesar 60 persen di KCIC yang sebelumnya dipegang konsorsium BUMN lewat PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia akan ditransfer ke Kementerian Keuangan. Sementara itu, sisa 40 persen saham tetap dikuasai oleh konsorsium perusahaan asal China.

Proses integrasi dan pengalihan koordinasi dari Danantara ke Kementerian Keuangan ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026, sehingga pengelolaan kepemilikan tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah bersama pihak terkait masih merinci besaran total utang yang dioper dan kalkulasi nilai transaksi penyerahan saham. Rincian detail angka tersebut akan diumumkan secara resmi setelah seluruh proses administrasi memasuki tahap akhir.

"Pada saat penyerahan nanti ya, details-nya akan dihitung. Pertengahan September paling lambat," kata Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer Danantara.