Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham KCIC dari PSBI Pertengahan September

Kementerian Keuangan akan mengambil alih seluruh saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China pada pertengahan September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai strategi restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Rabu (5/8/2026).

Pengambilalihan tersebut membuat kepemilikan PT KCIC tidak lagi berada di bawah kepemilikan PT Kereta Api Indonesia. Skema ini menetapkan Kementerian Keuangan memegang penuh 60 persen porsi saham konsorsium BUMN Indonesia, sementara 40 persen sisanya tetap dikuasai oleh pihak konsorsium China.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi percepatan proses pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut usai menggelar pertemuan resmi dengan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di Jakarta.

"Jadi, pembahasan yang pertama adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara kasih ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September ya sudah akan clear," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.

Purbaya menekankan bahwa porsi kepemilikan pihak China tidak mengalami perubahan dalam struktur penyertaan modal saham tersebut.

"(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). 60% (saham) kasih ke kita, 40% ada yang lain, masih ada China di situ kan. Kita tanya ke China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timur sana," beber Purbaya, Menteri Keuangan.

Skema penanganan utang dipastikan tidak akan membebani kas Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Penanganan keuangan ini bakal dijalankan melalui dua lembaga Special Mission Vehicle yang berada langsung di bawah naungan Kementerian Keuangan.

"Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," terang Purbaya, Menteri Keuangan.

Penggunaan modal lembaga SMV dinilai memadai untuk menutupi tanggungan beban utang keberlangsungan proyek modal transportasi massal tersebut.

"Ada dua (SMV). SMV kan punya untung juga kan, sebagian dialihkan ke situ keuntungan, kira-kira begitu gambaran kasarnya," jelas Purbaya, Menteri Keuangan.

Perhitungan terperinci mengenai besaran nominal utang proyek masih dalam tahap perincian teknis oleh pihak Danantara.

"Pada saat penyerahan nanti ya, details-nya akan dihitung. Pertengahan September paling lambat," tutur Purbaya, Menteri Keuangan.