Kemenhut Perbaiki Ekosistem Perdagangan Karbon Nasional

Kementerian Kehutanan bergerak membenahi ekosistem perdagangan karbon nasional guna mempercepat pengembangan berbagai proyek potensi karbon di Indonesia, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Kamis (6/8/2026).

Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA) Raffael Kardinal menyatakan bahwa regulasi baru yang diterbitkan pemerintah sangat mendukung proyek-proyek karbon yang sedang berjalan.

"Kami sangat terbantu dengan kinerja dari Kemenhut karena kami memiliki beberapa karbon project yang sedang berjalan," ujar Raffael Kardinal, Ketua Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA).

Pernyataan tersebut disampaikannya meny menyikapi penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon serta Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 sebagai regulasi teknis. Dalam audiensi bersama Kemenhut, ICBA juga memaparkan pengelolaan proyek hutan seluas 73 ribu hektare di kawasan penyangga Taman Nasional Manusela, Maluku, yang berproses meraih validasi internasional, serta proyek restorasi karbon seluas 97 ribu hektare di Halmahera Utara.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi iklim pasar karbon yang sempat terkendala oleh perbedaan cara pandang.

"Saya akan berkomitmen untuk terus memperbaiki ekosistem perdagangan karbon kita ini. Karena kita paham potensinya sangat besar, namun selama ini terhenti karena ada cara pandang yang berbeda, sehingga potensi yang sedemikian besar sangat terlambat untuk direalisasikan," kata Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Langkah pembenahan aturan tersebut mendapatkan apresiasi dari sejumlah lembaga internasional seperti ICVCM, Verra, dan IETA. Selain itu, peluang perdagangan karbon mulai dibuka pada kawasan konservasi, salah satunya lewat proyek percontohan di Taman Nasional Way Kambas yang didukung pembentukan Satgas Inovasi Pendanaan Taman Nasional berkonsep blended finance.

"Kita berharap berbagai pendekatan baru ini, termasuk perdagangan karbon di taman nasional, dapat memperkuat forest governance menuju carbon market yang memiliki high integrity dan high quality," ujar Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan.

Pemerintah turut mendorong keterlibatan masyarakat melalui pengembangan proyek karbon pada Perhutanan Sosial dan Hutan Adat agar pemerataan manfaat ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan.