Kemenhut Dorong Transformasi Pemanfaatan Hutan Lewat Perdagangan Karbon

Kementerian Kehutanan memperkuat transformasi pemanfaatan hutan nasional melalui skema perdagangan karbon yang berintegritas tinggi serta transparan di Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Langkah ini diambil untuk mempercepat rehabilitasi kawasan hutan, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, dan mendukung pemenuhan target iklim nasional berbasis data ilmiah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan orientasi utama dari pelaksanaan kebijakan pemanfaatan karbon sektor kehutanan tersebut.

"Karbon bukan sekadar komoditas ekonomi baru, melainkan instrumen strategis untuk mempercepat rehabilitasi hutan, menjaga keanekaragaman hayati, serta mendukung target iklim nasional secara akuntabel dan berbasis data ilmiah (scientific-based approach)," kata Raja Juli Antoni.

Sementara itu, Kementerian Kehutanan juga berfokus memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan pasar karbon berjalan searah dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekonomi. Sekretaris Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Erwan Sudaryanto menyampaikan fokus tersebut.

"Karena itu, perdagangan karbon harus dijalankan dengan integritas, transparansi, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Erwan Sudaryanto. Pemerintah juga telah menyiapkan payung hukum melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 guna memberikan kepastian tata kelola pasar karbon.

"Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat tata kelola, meningkatkan kredibilitas pasar karbon Indonesia, sekaligus memastikan perdagangan karbon tetap mendukung pengelolaan hutan lestari," ujar Erwan Sudaryanto. Di sisi lain, sektor kehutanan kini sedang digeser dari pola pemanfaatan kayu konvensional menuju sistem multiusaha kehutanan yang mencakup jasa lingkungan dan ekowisata. Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kemenhut Ilham menggarisbawahi arah baru pengelolaan hutan tersebut.

"Transformasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas sumber pembiayaan pengelolaan hutan lestari," kata Ilham.

Penguatan kredibilitas pasar di tingkat global menuntut pemenuhan standar seperti perlindungan keanekaragaman hayati serta pembagian manfaat yang adil. "Perdagangan karbon harus memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan kelestarian hutan secara bersamaan. Integritas menjadi syarat utama agar karbon Indonesia memiliki daya saing dan dipercaya di pasar global," kata Ilham.